DPRD Jatim, Bhirawa
Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur, Atika Banowati, menyambut positif langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur yang mengucurkan bantuan keuangan sebesar Rp19 miliar kepada Kabupaten Trenggalek guna mempercepat pembebasan lahan proyek Jalur Lintas Selatan (JLS) atau Pantai Selatan (Pansela).
Menurut Atika, kebijakan tersebut menunjukkan keseriusan Pemprov Jatim dalam mempercepat pembangunan infrastruktur strategis yang selama ini dinilai menjadi kunci pemerataan pembangunan antara kawasan utara dan selatan Jawa Timur.
“JLS bukan sekadar proyek jalan, tetapi merupakan urat nadi baru yang akan membuka akses ekonomi masyarakat di wilayah selatan Jawa Timur. Karena itu kami mengapresiasi langkah Pemprov yang memberikan dukungan anggaran untuk mempercepat pembebasan lahan di Trenggalek,” kata Atika, Minggu (21/6).
Politisi Golkar tersebut menilai, kendala pembebasan lahan memang menjadi salah satu tantangan utama yang selama ini menghambat percepatan pembangunan JLS. Karena itu, intervensi Pemprov melalui bantuan keuangan dinilai sangat tepat untuk membantu daerah yang memiliki keterbatasan fiskal.
Atika menegaskan, percepatan pembangunan JLS harus menjadi prioritas karena manfaatnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama dalam meningkatkan konektivitas, memperlancar distribusi hasil pertanian dan perikanan, hingga mendorong tumbuhnya sektor pariwisata di kawasan pesisir selatan.
“Wilayah selatan memiliki potensi besar, baik dari sektor wisata, perikanan maupun pertanian. Namun selama ini aksesibilitas menjadi salah satu kendala. Dengan JLS yang terhubung secara penuh, potensi-potensi tersebut akan lebih mudah berkembang dan menarik investasi,” ujarnya.
Komisi D DPRD Jatim, lanjut Atika, juga akan terus mengawal proses pembangunan JLS agar berjalan sesuai target. Ia berharap sinergi antara pemerintah pusat, Pemprov Jatim, dan pemerintah kabupaten/kota dapat semakin diperkuat sehingga proyek strategis tersebut segera tuntas.
Atika juga menilai rampungnya JLS akan berdampak signifikan terhadap upaya pengentasan kemiskinan di wilayah selatan Jawa Timur yang selama ini masih menghadapi tantangan pembangunan dibanding kawasan utara.
“Ketika konektivitas terbuka, biaya logistik turun, wisatawan lebih mudah datang, investasi masuk, maka peluang kerja akan meningkat. Pada akhirnya kesejahteraan masyarakat juga ikut terdongkrak. Ini yang harus terus kita perjuangkan bersama,” tegasnya.
Sementara, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bappeda Jatim, M. Yasin, mengatakan hingga kini pembangunan JLS di Jawa Timur baru mencapai sekitar 400 kilometer atau sekitar 60 persen dari total panjang jalur sekitar 680 kilometer yang membentang dari Pacitan hingga Banyuwangi.
“Yang sudah terbangun hampir 400 kilometer atau sekitar 60 persen. Saat ini juga masih ada sekitar 20 kilometer yang sedang berproses. Sisanya akan terus kami percepat,” ujarnya.
Menurut Yasin, lambatnya penyelesaian JLS bukan disebabkan pembangunan fisik semata, melainkan terkendala proses pembebasan lahan di sejumlah daerah yang memiliki kemampuan fiskal terbatas.
Trenggalek menjadi salah satu daerah yang mengalami kendala tersebut. Pemprov Jatim pun turun tangan dengan memberikan bantuan keuangan sebesar Rp19 miliar agar proses pembebasan lahan dapat segera diselesaikan.
“Tahun ini kami memberikan bantuan sekitar Rp19 miliar untuk pembebasan lahan. Mudah-mudahan dengan bantuan itu percepatan pembangunan Pansela bisa segera terwujud,” katanya. [geh.gat]
