Pemprov, Bhirawa
Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Sosial (Dinsos) Jatim memperkuat upaya pengentasan kemiskinan melalui sektor pendidikan dengan menyiapkan 19 Sekolah Rakyat (SR) permanen yang akan beroperasi pada tahun ajaran 2026/2027.
Program ini difokuskan untuk mengembalikan anak-anak dari keluarga miskin ekstrem yang terancam putus sekolah maupun yang telah putus sekolah agar kembali memperoleh akses pendidikan.
Kepala Dinsos Jatim Restu Novi Widiani menegaskan SR memiliki sasaran berbeda dengan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) reguler. Karena itu, program tersebut tidak membuka pendaftaran umum sebagaimana sekolah formal pada umumnya.
Menurut Novi, seluruh calon peserta didik telah ditentukan berdasarkan data masyarakat miskin kategori desil 1 yang telah melalui proses verifikasi dan validasi. Pemerintah kemudian melakukan pendekatan aktif untuk memastikan anak-anak dalam kelompok tersebut dapat kembali mengenyam pendidikan.
“Kami memang tidak membuka pendaftaran umum. Kami sudah memiliki data masyarakat desil 1 yang telah diverifikasi dan divalidasi. Bahkan yang putus sekolah pun kami jemput kembali agar bisa melanjutkan pendidikan,” kata Novi, Rabu (17/6).
Ia menjelaskan, SR dirancang sebagai instrumen negara untuk menjangkau kelompok rentan yang selama ini sulit memperoleh layanan pendidikan akibat tekanan ekonomi keluarga. Program tersebut sekaligus menjadi bagian dari strategi memutus rantai kemiskinan antargenerasi.
Pada tahap pengembangan saat ini, Pemprov Jatim menargetkan 19 Sekolah Rakyat permanen mulai menerima siswa baru pada tahun ajaran mendatang. Setiap sekolah dirancang menampung sekitar 270 peserta didik sehingga total kapasitas mencapai 5.130 siswa.
Selain itu, terdapat sekitar 2.450 siswa yang telah mengikuti program SR pada tahun sebelumnya dan akan melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Dengan demikian, jumlah penerima manfaat program ini diperkirakan terus bertambah setiap tahun.
Novi menegaskan keberadaan SR tidak ditujukan untuk mengambil calon siswa sekolah reguler. Sebaliknya, program tersebut hadir untuk mengisi ruang yang selama ini belum mampu dijangkau sistem pendidikan formal.
“Kami tidak ingin rebutan dengan jalur pendidikan reguler karena sasaran kami berbeda. Sekolah Rakyat hadir untuk menjangkau masyarakat miskin yang hampir putus sekolah atau sudah putus sekolah,” ujarnya.
Terkait pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, Kementerian Sosial menargetkan operasional Sekolah Rakyat dimulai pada Juli 2026. Namun, beberapa lokasi yang masih menyelesaikan pembangunan fisik dimungkinkan mulai beroperasi pada Agustus 2026 menyesuaikan kesiapan sarana dan prasarana.
Dengan skema jemput bola yang diterapkan, Pemprov Jatim berharap semakin banyak anak dari keluarga miskin ekstrem yang dapat kembali bersekolah dan memperoleh kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas hidup mereka di masa depan. [rac.wwn]
