Jombang, Bhirawa
Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jombang menyoroti secara serius penyerahan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dari PT Agrinas kepada pemerintah desa.
GMNI Jombang menilai, hal ini dinilai tidak boleh dipandang sebagai proses administratif semata, melainkan harus dikaji secara matang agar tidak menimbulkan persoalan baru di tingkat desa maupun daerah.
Ketua DPC GMNI Jombang, Daffa Raihananta menegaskan bahwa, pemerintah harus memastikan seluruh proses penyerahan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan memiliki dasar hukum yang jelas.
“Jangan sampai penyerahan KDMP ini malah menjadi blunder kebijakan ataupun menjadi dosa yang nantinya harus ditanggung oleh pemerintah desa maupun pemerintah daerah,” kata Daffa, Kamis (14/05).
“Segala bentuk tanggung jawab, aset, mekanisme pengelolaan, hingga potensi beban anggaran harus dijelaskan secara terbuka,” tandasnya.
DPC GMNI Jombang menilai, pemerintah desa tidak boleh hanya dijadikan objek penerima program tanpa kesiapan yang matang.
Menurutnya, pemerintah pusat maupun daerah wajib memberikan pendampingan, kepastian regulasi, serta jaminan keberlanjutan program agar koperasi dapat berjalan sesuai tujuan awal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Selain itu, lanjut dia, GMNI Jombang juga mengingatkan agar proses perekrutan maupun penempatan pengurus KDMP tidak diwarnai kepentingan tertentu yang justru berpotensi menghambat jalannya koperasi di tingkat desa.
Dikatakannya, DPC GMNI Jombang menyatakan akan terus mengawal proses ini sebagai bentuk komitmen dalam menjaga kebijakan publik agar tetap berpihak kepada masyarakat dan tidak meninggalkan persoalan baru di kemudian hari. [rif.kt]
