Kota Probolinggo, Bhirawa
DPRD Kota Probolinggo menyampaikan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna yang digelar di ruang sidang utama DPRD setempat, Senin (27/4).
Rapat tersebut dihadiri Wali Kota Probolinggo, pimpinan dan anggota DPRD, jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), serta unsur terkait lainnya.
Agenda ini merupakan tahapan akhir dari pembahasan LKPJ yang sebelumnya telah dikaji oleh komisi dan panitia khusus (pansus) DPRD.
Dalam rekomendasinya, DPRD menekankan perlunya perubahan orientasi pembangunan daerah. Tidak hanya berfokus pada pemenuhan target administratif, namun diarahkan pada capaian yang berdampak nyata bagi masyarakat, khususnya di sektor ekonomi dan kesejahteraan.
Selain itu, DPRD juga mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penggalian potensi pajak, penerapan sistem retribusi parkir elektronik, serta pemanfaatan aset daerah yang belum tergarap maksimal.
Rekomendasi yang disampaikan dewan mencakup sejumlah aspek strategis, di antaranya perbaikan perencanaan pembangunan, penyesuaian anggaran baik tahun berjalan maupun tahun berikutnya, pembentukan atau penyempurnaan regulasi daerah, hingga penguatan kebijakan kepala daerah.
DPRD juga mengingatkan pentingnya sinkronisasi program dan kebijakan agar pelaksanaan pembangunan lebih efektif, terarah, dan berkelanjutan.
Evaluasi menyeluruh dinilai diperlukan untuk memastikan setiap program memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Sementara itu, Wali Kota Probolinggo menyampaikan apresiasi atas rekomendasi yang diberikan DPRD. Menurutnya, masukan tersebut menjadi bahan penting dalam penyempurnaan kebijakan dan penyusunan program pembangunan ke depan, khususnya dalam pelaksanaan APBD tahun berikutnya.
Dalam LKPJ Tahun Anggaran 2025, pemerintah kota juga mencatat sejumlah capaian, di antaranya penurunan angka kemiskinan dan rasio gini, yang menunjukkan adanya perbaikan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, pemerintah tetap mewaspadai berbagai potensi risiko ekonomi ke depan.
Melalui rekomendasi ini, diharapkan sinergi antara legislatif dan eksekutif semakin kuat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. [irf.dre]
