Kota Malang, Bhirawa
Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Malang menunjukkan dinamika yang menantang pada kuartal pertama tahun 2026.
Meski realisasi belanja mengalami pertumbuhan positif di tengah kondisi ekonomi global yang fluktuatif, sektor pendapatan khususnya cukai justru mengalami kontraksi yang cukup dalam.
Kepala KPPN Malang, Muhammad Rusna mengungkapkan, hingga 31 Maret 2026, realisasi pendapatan di wilayah Malang Raya dan Pasuruan mencapai Rp26,07 triliun. Angka ini tercatat menurun sebesar 8,44% dibandingkan periode yang sama tahun lalu (year-on-year).
”Penurunan ini dipicu sektor cukai yang menyumbang Rp19,36 triliun, atau turun sebesar 17,54% secara tahunan. Meski demikian, kita melihat ada optimisme di sektor perpajakan,” ujar Muhammad Rusna saat rilis kinerja APBN secara hybrid di Aula Gedung RCE KPPN Malang, Rabu (15/4).
Sektor Pajak Penghasilan (PPh) justru melonjak tajam sebesar 52,43% dengan torehan Rp1,69 triliun. Begitu pula dengan PPN yang tumbuh 9,52% menjadi Rp2,71 triliun. Hal ini mengindikasikan aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah Malang dan Pasuruan tetap bergeliat di tengah ketidakpastian global.
Di sisi belanja, pemerintah terus memacu penyerapan anggaran. Hingga akhir Maret, total belanja negara telah tersalurkan sebesar Rp3,45 triliun atau 28,53% dari total pagu Rp12,10 triliun. Belanja Pemerintah Pusat tercatat tumbuh 8,23%, yang didominasi belanja pegawai dan belanja barang.
Selain itu, KPPN Malang juga menyoroti pentingnya peran APBN dalam menjaga stabilitas harga di daerah. Melalui Program 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif), pemerintah telah menyiapkan pagu sebesar Rp162,75 miliar untuk mengendalikan inflasi di wilayah Malang Raya dan Pasuruan.
“Saat ini realisasi Program 4K baru mencapai 9,88% atau Rp16,09 miliar. Kami mendorong peran aktif Pemerintah Daerah untuk segera mengakselerasi OPD pengampu DAK Fisik dan Dana Desa agar syarat salur segera dipenuhi sebelum batas akhir,” tegas Rusna.
Terkait modernisasi birokrasi, penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) terus didorong untuk meningkatkan transparansi. Hingga Maret 2026, tercatat transaksi KKP mencapai Rp3,21 miliar dari 610 transaksi.
Meski menunjukkan tren positif, Rusna mengakui masih terdapat kendala teknis di lapangan, seperti perubahan pemegang kartu di satuan kerja (satker) yang belum dilaporkan secara administratif ke perbankan.
Menutup paparannya, Rusna menekankan bahwa meskipun kondisi dunia sedang ‘luar biasa’ menantang, ekspektasi terhadap belanja satker tetap tinggi untuk menopang daya beli masyarakat. ”Justru saat ekonomi sedang tidak baik, peran belanja negara menjadi krusial sebagai stimulan di daerah,” tandasnya. [mut.fen]
