Jakarta, Bhirawa
Komisi II DPR RI menggelar rapat kerja bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI untuk membahas program kerja tahun 2026 serta tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tahun 2025.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima selaku ketua rapat menyampaikan agenda utama mencakup pengawasan program kerja 2026 serta tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan BPK yang telah diteruskan melalui Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI.
“Agenda hari ini diselenggarakan untuk membahas program mitra kerja Komisi II DPR RI tahun 2026. Dalam rapat ini Komisi II juga akan mendengarkan paparan mitra mengenai program kerja, target kinerja nasional, serta proyeksi dan rencana strategis ke depan,” kata Aria Bima di Jakarta, Senin.
Komisi II juga menyoroti pentingnya memahami kendala yang dihadapi para mitra kerja, sekaligus menjadikan hasil pemeriksaan BPK sebagai bahan perbaikan dan dasar pengambilan keputusan.
Terkait hasil telaah singkat Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI atas hasil pemeriksaan BPK pada IHPS 1 2025 terhadap mitra kerja Komisi II DPR RI, secara singkat KPU dan Bawaslu sama-sama memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahun anggaran 2024, meski masih terdapat sejumlah temuan dan rekomendasi terkait belanja dan aset.
BPK merekomendasikan kepada KPU dan Bawaslu untuk memperkuat fungsi pengawasan dan meminta Komisi II untuk memastikan mitra kerjanya menjalankan rekomendasi BPK dalam waktu enam bulan.
“Komisi II DPR RI berkomitmen untuk mendukung mitra kerja secara optimal, termasuk dalam memperjuangkan alokasi anggaran, baik anggaran rutin maupun anggaran tambahan guna mendukung pelaksanaan program prioritas dan agenda kelembagaan,” kata Aria Bima.
Lebih lanjut, Aria Bima berharap mitra kerja para mitra juga segera menyampaikan laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK kepada Komisi II DPR RI. [ant.kt]
