Gresik, Bhirawa
Rapat paripurna penyampaian laporan hasil reses, masa persidangan II tahun sidang II 2026. Sebanyak 50 anggota DPRD, masyarakat kompak mengeluh permasalahan paling dominan.
Infrastruktur jalan lingkungan yang mengalami kerusakan dan membutuhkan peningkatan kualitas, rumah tidak layak huni (RTLH). Peningkatan fasilitas umum dan sosial di lingkungan desa/kelurahan, untuk segera dilakukan penanganan segera dan serius oleh pemerintah.
Laporan anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Gresik Muhammad Kurdi, terkait berbagai aspirasi masyarakat dari sejumlah daerah pemilihan (dapil).
Fraksi Gerindra merangkum sejumlah persoalan utama yang menjadi perhatian masyarakat, salah satunya di bidang pembangunan dan infrastruktur, seperti penanganan banjir, pengelolaan sampah, perbaikan jalan rusak, hingga pembangunan penerangan jalan umum (PJU).
“Selain itu, masyarakat juga mengusulkan normalisasi sungai dan drainase untuk mencegah banjir. Pemmbangunan tempat pembuangan akhir (TPA) dan tempat pembuangan sementara (TPS), serta peningkatan pengawasan terhadap proyek pembangunan infrastruktur,” ujanya.
Sementara Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Gresik Imron Rosyadi mengatakan, bahwa ada infrastruktur masyarakat mengeluhkan kondisi jalan poros desa dan jalan lingkungan yang membutuhkan perawatan dan pemeliharaan secara merata.
Sementara drainase akibat tingginya curah hujan, menyebabkan genangan air di sejumlah kawasan permukiman warga baik di desa maupun kelurahan.
“Masyarakat juga menyoroti layanan kesehatan, terutama bagi balita dan lansia. Keberadaan posyandu masih membutuhkan perhatian lebih, khususnya terkait fasilitas yang representatif agar pelayanan kesehatan dasar dapat berjalan optimal,” ungkapnya.
Permasalahan lain, masih adanya rumah warga yang tidak layak huni di sejumlah desa. Pemerintah daerah dapat mempercepat program penanganan perumahan rakyat, agar masyarakat dapat tinggal di hunian yang layak.
Pada pendidikan masyarakat mengusulkan peningkatan sarana dan prasarana, khususnya fasilitas penunjang pembelajaran seperti laboratorium komputer di lembaga pendidikan milik masyarakat.
Ditambahkan Imron Rosyadi, bahwa Fraksi PKB juga menyoroti pentingnya dukungan terhadap lembaga pendidikan keagamaan seperti Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ), Madrasah Diniyah (Madin), serta pondok pesantren. Mengingat Gresik dikenal sebagai kota santri, keberadaan lembaga perlu mendapatkan perhatian lebih dalam hal penguatan infrastruktur dan fasilitas pembelajaran. [kim.dre]
