Ketua DPRD Kabupaten Jombang, Hadi Atmaji.
DPRD Jombang, Bhirawa.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang menyampaikan peran strategis Pokir dalam perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah adalah proses yang memerlukan kolaborasi antara eksekutif dan legislatif.
“Pokir DPRD berfungsi sebagai penghubung antara kebutuhan masyarakat di tingkat akar rumput dengan kebijakan pembangunan yang diusulkan oleh Organisasi Perangkat Daerah,” kata Ketua DPRD Kabupaten Jombang, Jumat (27/02).
Hadi Atmaji menjelaskannya, peran dan kedudukan Pokir dalam perencanaan pembangunan :
- Menjamin representasi rakyat
Sebagai perwakilan masyarakat, anggota DPRD memiliki pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan konstituen di daerah pemilihannya. Dengan mengusulkan Pokir, anggota DPRD memastikan bahwa perencanaan pembangunan tidak hanya berbasis data teknokratik tetapi juga mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat. - Mendorong partisipasi masyarakat
Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan salah satu indikator demokrasi yang sehat. Melalui mekanisme reses, DPRD menjaring aspirasi masyarakat, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih inklusif dan berorientasi pada kepentingan publik. - Meningkatkan Akuntabilitas dan transparansi
Pokir yang disampaikan dalam dokumen resmi melalui Sistem Informasi Pemerinath Daerah (SIPD-RI), menjadikan proses perencanaan lebih transparan.
Setiap usulan Pokir dapat ditelusuri asal dan tujuan penggunaannya, sehingga mengurangi potensi penyimpangan.
“Implementasi Pokok pokok pikiran DPRD yang baik dapat memberikan manfaat yang signifikan seperti keseimbangan dalam pemerintahan karena keputusan pembangunan akan lebih adil dan akomodatif,” terang Hadi Atmaji.
Dikatakan Ketua DPRD Kabupaten Jombang, Pokir juga sangat berperan dalam Indeks Pembangunan Manusia karena pokir dapat mengakomodasi kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan yang menjadi indikator utama dalam pembangunan manusia.
“Usulan Pokir yang tepat sasaran juga bisa.mengurangi angka kemiskinan, pengangguran dan meningkatkan ekonomi masyarakat,” jelasnya.
“Selain itu Pokir juga dapat mengefisiensi anggaran melalui proses partisipatif sehingga sumber daya yang digunakan dapat optimal,” pungkas Hadi Atmaji.(adv.rif)
