Kota Pasuruan, Bhirawa
Wali Kota Pasuruan, H Adi Wibowo mengapresiasi seluruh fraksi yang memberikan kritik, saran serta perhatian terhadap penyusunan RAPBD 2026. Terutama ketika pemerintah daerah harus menghadapi penurunan signifikan kapasitas fiskal akibat turunnya transfer ke daerah (TKD).
Hal itu disampaikan Wali Kota Pasuruan saat menyampaikan jawaban resmi atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD, dalam Rapat Paripurna III Pembahasan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026 di Gedung DPRD Kota Pasuruan.
“Tentu, masukan dari seluruh fraksi adalah komitmen bersama untuk memastikan APBD 2026 tetap berpihak pada kebutuhan masyarakat,” ujar Mas Adi, sapaan akrabnya H Adi Wibowo, kemarin.
Menanggapi pandangan Fraksi Golkar, Mas Adi menilai pemerintah menerapkan prinsip money follow.
Yakni, program untuk memastikan anggaran diarahkan pada program yang memiliki output jelas dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Penurunan TKD sebesar Rp 139,80 miliar disebut menjadi tantangan besar dalam menjaga stabilitas indikator makro daerah.
“Meski terjadi penurunan TKD, kami tetap berkomitmen menjaga kualitas pelayanan dasar melalui efisiensi pada belanja penunjang serta penguatan mandatory spending,” kata Mas Adi.
Sedangkan, alokasi mandatory spending tetap dipertahankan. Yaitu, pada belanja pendidikan sebesar 23,89 persen dan belanja infrastruktur sebesar 28,97 persen.
Sejumlah fraksi juga menyoroti besaran piutang daerah.
Pejabat nomer satu di Kota Pasuruan ini menjelaskan bahwa pemerintah terus melakukan penagihan langsung dan pengiriman surat tagihan kepada wajib pajak.
Sekaligus memperkuat sistem pengelolaan pendapatan melalui digitalisasi.
Sejumlah aplikasi dan kanal pembayaran disiapkan, seperti SMART PBB, SIMPEL BPHTB, SIMPATDA, e-Retribusi, hingga pembayaran digital melalui QRIS dan virtual account.
“Tentu, digitalisasi PAD adalah strategi jangka panjang untuk menutup celah kebocoran pendapatan dan meningkatkan transparansi,” imbuh Mas Adi.
Di sisi lain, ia memastikan meski anggaran mengalami penyesuaian, namun sektor pendidikan dan kesehatan tetap menjadi prioritas utama pemerintah.
Misalnya, distribusi kain seragam untuk siswa SD/MI/SMP/MTs telah tuntas pada 2025 dan ditargetkan berjalan tepat waktu pada 2026.
Untuk penanganan stunting, pemerintah tetap menjalankan pendataan melalui aplikasi e-PPGBM serta mengutamakan intervensi gizi, pendampingan keluarga berisiko, dan penguatan posyandu.
“Dan penanganan stunting tidak boleh berhenti. Intervensi dasar harus tetap berjalan meskipun anggaran terbatas,” imbuh Mas Adi.
Selanjutnya, pemerintah juga menyiapkan langkah-langkah strategis untuk menarik investasi dan mendorong peningkatan pendapatan daerah.
Hal itu meliputi penyederhanaan perizinan, penyediaan peta investasi berbasis GIS, penyusunan Raperda RUPM dan Insentif Penanaman Modal, hingga penguatan kemitraan pemerintah-swasta (PPP).
Termasuk juga pada pendataan aset tidak produktif terus dilakukan agar dapat dioptimalkan menjadi sumber pendapatan baru bagi daerah.
Mas Adi, dalam penyampaian penutup menegaskan seluruh jawaban atas pemandangan umum fraksi menjadi bagian penting dari komitmen pemerintah dalam menjaga transparansi dan efektivitas pembahasan RAPBD 2026.
“Harapannya semoga kolaborasi legislatif dan eksekutif membawa kemajuan serta keberkahan bagi Kota Pasuruan,” pungkas Mas Adi. [hil.gat]