Ika Puspitasari
Pemerintah Kota Mojokerto menegaskan komitmennya dalam memperkuat strategi pengembangan kota cerdas (smart city). Tidak sekadar menghadirkan teknologi digital, Pemkot menekankan pentingnya membangun birokrasi yang mampu menjadi motor penggerak.
Hal itu ditegaskan Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari dalam Focus Group Discussion (FGD) Strategi Pengembangan Kota Cerdas di Sabha Mandala Madya, Balai Kota Mojokerto, Selasa (23/9) pekan lalu .
“Kunci keberhasilan penerapan enam dimensi smart city ada pada birokrasi. Smart government, smart economy, hingga smart living tidak akan berjalan baik jika birokrasi tidak peduli dan tidak bekerja dengan optimal,” tegas wali kota yang akrab disapa Ning Ita.
Ia juga menepis anggapan bahwa kota cerdas hanya identik dengan aplikasi atau teknologi informasi. Menurutnya, smart city mencakup enam dimensi besar yang harus dijalankan bersama, bukan sekadar soal digitalisasi.
Saat ini, Kota Mojokerto berada di peringkat ke-11 dari 156 daerah se-Indonesia dalam implementasi smart city. Capaian ini dinilai membanggakan, namun Ning Ita menegaskan Pemkot tidak boleh berpuas diri.
“Selama nilai itu belum yang paling tinggi, kita masih memiliki peluang untuk lebih baik. Ketidakpuasan itu harus menjadi motivasi agar kita terus berkinerja lebih baik ke depan,” tandasnya.
Sementara itu, Guru Besar Universitas Kristen Satya Wacana sekaligus Asesor Smart City Nasional, Prof. Dr. Sri Yulianto Joko Prasetyo, yang hadir sebagai narasumber, menekankan pentingnya kepemimpinan dan kolaborasi lintas OPD. Ia menyebut ada lima aspek krusial yang perlu diperkuat, yakni komitmen kepemimpinan daerah, kolaborasi, kebijakan yang kuat, sosialisasi dan literasi, serta evaluasi kinerja.
Diskusi strategis ini menandai keseriusan Pemkot Mojokerto untuk tidak terjebak pada simbolisasi “kota digital” semata, melainkan membangun ekosistem kota cerdas yang inklusif, terukur, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Pemkot Mojokerto optimistis mampu menembus lima besar nasional dalam program smart city. Ning Ita menegaskan, smart city bukan hanya milik pemerintah, tetapi hasil kerja bersama seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat. [oky.gat]