DPRD Gresik, Bhirawa
Sebagai bagian dari upaya perbaikan tata kelola pemerintahan baik di tingkat desa maupun kelurahan, Dewan mendorong, peningkatan pelayanan meskipun terdapat kendala klasik keterbatasan anggaran.
Menurut Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gresik, Imron Rosyadi bahwa masih ada ruang sunyi. Menurutnya adalah ruang perenungan dan konsistensi, dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik.
Sebab wajah penyelenggaraan pemerintahan desa, dan kelurahan mencerminkan wajah kabupaten secara keseluruhan.
“Berusaha konsisten agar standar pelayanan minimal (SPM), terpenuhi baik di balai desa maupun balai kelurahan. Meski terbentur soal anggaran dana, namun mulai sekarang harus ada pemebenahan,” ujarnya.
Sebab ada keresahan, terkait tata kelola lingkungan di desa dan kelurahan. Mendorong pengendalian sampah dilakukan secara lebih holistik, salah satunya melalui regulasi yang mewajibkan setiap rumah memiliki komposter atau lubang biopori.
“Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, adalah cermin dari wajah kota atau kabupaten. Namun kelurahan atau desa, sebenarnya juga bisa mandiri untuk menunjukan perbaikan juga hasil nyata lingkungannya.
Ditambahkan Imron pilitisi dari PKB, bahwa dewan sekarang tengah mengarahkan ke arah tersebut. Sehingga yang di sebut ruang sunyi, segera ada inovasi dari masing-masing pemimpin.
”Karena yang kita inginkan, agar desa dan kelurahan. Bisa mengatur tata kelola lingkungannya secara menyeluruh, termasuk pengelolaan sampah rumah tangga,” jelasnya. [kim.dre]