DPRD Jatim, Bhirawa
Komisi A DPRD Jawa Timur menggelar rapat dengar pendapat (RDP) penting bersama Polda Jatim, Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jatim, dan Kanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Jatim, Senin (21/7/2025).
Rapat ini membahas laporan masyarakat terkait dugaan peredaran gelap narkotika di lembaga pemasyarakatan (Lapas) di Jawa Timur.
RDP yang berlangsung di ruang rapat Komisi A DPRD Jatim ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi A, Agus Cahyono dan Budiono.
Dihadiri sejumlah pejabat kunci, termasuk Kepala BNNP Jatim, Direktur Reserse Narkoba Polda Jatim, dan perwakilan struktural dari Ditjenpas Jatim.
“Komisi A berkomitmen mendukung penuh sinergi antar lembaga demi tercapainya Lapas yang bebas dari peredaran narkoba. Ini adalah langkah serius yang tak bisa ditawar-tawar,” tegas Agus Cahyono.
Dalam rapat tersebut, BNNP Jatim memaparkan tiga tahapan program yang akan dijalankan dalam upaya mewujudkan “Lapas Bersinar” (Lapas Bersih dari Narkoba):
- Jangka Pendek: Penandatanganan perjanjian kerja sama lintas lembaga antara BNN, Polda Jatim, dan Ditjenpas Jatim.
- Jangka Menengah (3-6 bulan): Pelaksanaan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah lapas, disertai tes urine terhadap narapidana dan petugas.
- Jangka Panjang (6-12 bulan): Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Khusus Pencegahan dan Penindakan Narkoba di lingkungan Lapas.
Ketiga agenda ini akan dilaksanakan secara terintegrasi, dan menurut Kepala BNNP Jatim, pembentukan Satgas Khusus Narkoba di Lapas merupakan langkah penting dalam memutus mata rantai peredaran narkoba dari dalam penjara.
Komisi A DPRD Jawa Timur menyatakan kesiapan untuk mengawal anggaran dan melakukan koordinasi aktif dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur agar pelaksanaan program ini berjalan maksimal.
Agus Cahyono yang juga politikus PKS ini menambahkan, keterlibatan Pemprov melalui Sekretaris Daerah Provinsi juga sangat diperlukan dalam menguatkan sinergi vertikal.
“Program ini tidak bisa hanya dijalankan satu lembaga saja. Harus ada gotong royong dan keterlibatan semua unsur, termasuk legislatif dan pemerintah daerah,” pungkas Agus.
Sementara, Wakil Ketua Komisi A Budiono mengatakan rakor ini digelar sebagai respon atas laporan masyarakat terkait dugaan peredaran gelap narkotika di lapas di Jawa Timur.
“Dari pertemuan tersebut, keterangan pihak dari Lapas sudah melakukan proses secara hukum,” katanya.
Politisi Partai Gerindra ini menambahkan akan ada sidak ke sejumlah lapas untuk penanggulangan peredaran narkoba.
“Nantinya semua yang ada di lapas termasuk petugas akan menjalani tes urine. “Meski demikian harus diakui ada keterbatasan anggaran untuk menanggulangi masalah narkoba ini. Maka dari itu, Komisi A akan mengusulkan pembahasan lanjutan bersama pimpinan DPRD dan Badan Anggaran (Banggar),” katanya.
Dengan adanya kolaborasi ini, diharapkan seluruh Lapas di Jawa Timur benar-benar menjadi zona bersih narkoba dan tidak lagi menjadi titik rawan dalam distribusi narkotika di masyarakat. (geh.dre)