Pemprov, Bhirawa
Pemprov Jatim terus berkomitmen menekan angka kemiskinan hingga mencapai 9,10 persen di tahun 2026. Komitmen ini ditegaskan dengan berbagai upaya berkelanjutan berupa perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Kepala Dinas Sosial Jawa Timur Restu Novi Widiani mengatakan, per September 2024 jumlah penduduk miskin Jatim tercatat sekitar 3,89 juta jiwa, atau 9,56 persen dari total penduduk. Angka ini menunjukkan penurunan dibandingkan periode Maret 2024 yang mencapai 9,79 persen.
“Penurunan ini akan terus kami dorong, dengan target di tahun 2026 turun menjadi 9,10 persen,” ujarnya saat menjadi narasumber dalam Sinergi Publikasi Program Pemprov dalam Penanganan dan Penyelesaian Masalah Kesejahteraan Sosial di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Jatim, Selasa (24/6).
Restu menjelaskan bahwa sejumlah program telah dijalankan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan, di antaranya bantuan sosial berupa Program Keluarga Harapan (PKH) Plus, alat bantu mobilitas bagi warga dengan permasalahan sosial, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui kewirausahaan.
“Bantuan sosial ini kami berikan kepada masyarakat tidak produktif, dan untuk mereka yang masih bisa diberdayakan, kami berikan bantalan ekonomi agar mereka bisa bangkit,” katanya.
Ia menambahkan, penyaluran bantuan dilakukan berdasarkan hasil verifikasi dan survei lapangan yang dilakukan oleh Dinas Sosial bersama Badan Pusat Statistik (BPS). Warga yang belum tercakup tetap dapat mengusulkan dan akan diverifikasi kelayakannya.
Untuk mendukung target tersebut, Pemprov Jatim mengalokasikan anggaran bantuan sosial sebesar Rp180 miliar, yang bersinergi dengan program dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Unit Pelaksana Teknis (UPT), pemerintah kabupaten/kota, hingga kementerian.
“Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci. Dinas Sosial hanya salah satu bagian. Jika seluruh pihak bergerak bersama, insya Allah target ini bisa tercapai,” ujarnya.
Ia menambahkan, Pemprov Jatim juga menaruh perhatian khusus pada kantong-kantong kemiskinan di 10 kabupaten prioritas, yaitu Malang, Jember, Probolinggo, Lamongan, serta wilayah Madura.
“Pendekatan khusus juga dilakukan terhadap kelompok rentan dan terlantar yang belum tersentuh program kami, agar tidak ada yang terlewat dari bantuan dan pemberdayaan,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Jatim Sherlita Ratna Dewi Agustin menyampaian melalui kegiatan ini akan ada peningkatan pemahaman dan partisipasi publik terhadap berbagai program unggulan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, terutama dalam Penanganan dan Penyelesaian Masalah Kesejahteraan Sosia
“Kami menyebut kegiatan ini dengan Teras Informasi – Ketemu Rasan-Rasan Informasi. Kegiatan ini sebagai upaya pemprov menyampaikan informasi langsung dari Kepala OPD kepada media, sehingga tersampaikan secara luas, jelas dan mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat,” ujar Sherlita.[tam]