Pemprov Jatim, Bhirawa.
Dinas Sosial (Dinsos) Jatim menggelar rapat koordinasi teknis (rakornis) untuk membahas data kemiskinan bersama 38 Dinsos Kabupaten/Kota se-Jatim, serta Koordinator Regional, Wilayah, dan Kabupaten/Kota Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Senin (24/2).
Rapat yang dilaksanakan secara daring ini bertujuan untuk memaparkan data kemiskinan serta merumuskan langkah strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan di Jatim.
Rapat ini juga mengundang akademisi dari Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga (Unair) untuk memberikan perspektif akademis terkait penanggulangan kemiskinan.
Kepala Dinsos Jatim, Dra Restu Novi Widiani MM dalam paparannya, menyoroti posisi Jatim yang memiliki jumlah penduduk miskin tertinggi di Indonesia, yaitu mencapai 3.893.820 jiwa. Meski demikian, dalam persentase penduduk miskin, Jatim berada di peringkat ke-20 dengan angka 9,56%.
”Dari segi jumlah, Jatim memang yang tertinggi, namun persentase kita masih lebih baik dibanding provinsi lain,” ujarnya.
Rakornis ini menyoroti pula disparitas kemiskinan di berbagai daerah di Jatim. Sebanyak 9 kabupaten/kota berhasil mencapai tingkat kemiskinan ekstrem 0%, termasuk Kota Batu, Kota Mojokerto, dan Magetan. Sedangkan, Sumenep masih menjadi daerah dengan tingkat kemiskinan ekstrem tertinggi sebesar 5,44%, diikuti Bangkalan dengan 2,89% dan Probolinggo dengan 2,28%.
Selain itu, data tahun 2024 menunjukkan, Sampang menjadi daerah dengan persentase penduduk miskin tertinggi mencapai 20,83%, disusul Bangkalan 18,66% dan Sumenep 17,78%. Sementara itu, Kota Batu, Kota Malang, dan Kota Surabaya menjadi daerah dengan tingkat kemiskinan terendah, masing-masing berada di bawah 4%.
Kepala Dinsos Jatim menyinggung perihal permasalahan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang kerap menjegal. Di antaranya permasalahan ‘Inclusion dan Exclusion Error’ pada data kemiskinan, yakni kesalahan dalam data. Di mana orang yang seharusnya menerima bantuan justru tidak masuk dalam data penerima bantuan dan sebaliknya.
Ada pula permasalahan program penanggulangan kemiskinan belum terkoordinasi optimal, hingga kontribusi berbagai pihak belum maksimal.
”Di beberapa wilayah, kemiskinan juga lebih banyak disebabkan oleh faktor kultural dibandingkan ekonomi, berarti dari segi sosiologisnya yang perlu kita perdalam. Pernah ada satu daerah di Jatim yang saat itu masih terbelakang. Ternyata ketika diteliti, program-program sudah sangat bagus, yang semestinya sudah bisa mengangkat masyarakat di sana dari masalah keterbelakangan, namun tidak bisa karena ada masalah kultural,” jelasnya.
Seperti yang diketahui, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim sendiri telah merancang berbagai strategi untuk mempercepat pengentasan kemiskinan melalui 3 pendekatan utama, yakni menurunkan beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan, dan mengurangi kantong-kantong kemiskinan. Novi pun kembali menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan sektor non-pemerintah dalam upaya menjalan program ini.
Selain melibatkan berbagai OPD terkait, peran Corporate Social Responsibility (CSR), lembaga filantropi, dan masyarakat dinilai krusial dalam mempercepat penurunan angka kemiskinan.
”Penanggulangan kemiskinan tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Diperlukan sinergi dengan sektor swasta dan masyarakat agar program ini lebih efektif dan berkelanjutan,” tandas Novi.
Rakornis ini menjadi langkah di awal tahun dalam memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan, untuk menciptakan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Diharapkan, berbagai program yang telah dirancang dapat memberikan dampak nyata dalam menekan angka kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Jatim. [rac.fen]