Tulungagung, Bhirawa
Belasan guru honorer SD dan SMP di Tulungagung perwakilan Forum Perjuangan Honorer (FPH) PGRI Wilayah Kabupaten Tulungagung melakukan audiensi dengan pimpinan dan Komisi A DPRD Tulungagung, Kamis (16/1) siang. Mereka menuntut untuk diangkat sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) penuh waktu dan menolak sebagai PPPK paruh waktu.
Namun tuntutan mereka belum sepenuhnya dapat terealisasi. Ketua FPH PGRI Wilayah Tulungagung, Chandra Dyan Rachman, kecewa dengan hasil audiensi yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi A DPRD Tulungagung tersebut.
“Keinginan kami untuk sementara ditangguhkan oleh BKPSDM dan Dinas Pendidikan untuk diangkat menjadi ASN PPPK penuh waktu,” ujarnya.
Ia mengungkapkan pimpinan dan anggota Komisi A DPRD Tulungagung masih menampung aspirasi mereka. “Jawaban DPRD masih ditampung dan akan dibicarakan dengan bupati terpilih,” terangnya.
Chandra di audiensi yang juga dihadiri Kepala BKPSDM Kabupaten Tulungagung, Suroto dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung, Rahadi P Bintara itu mendesak agar Pemkab Tulungagung setidaknya memberi honor yang lebih baik jika mereka tetap dianglkat sebagai guru PPPK paruh waktu. Paling tidak honor mereka ditambah Rp 1 juta. Tidak lagi menerima paling banyak hanya Rp 350 ribu per bulan.
“di APBD-nya bisa ditambah, ketika menjadi PPPK paruh waktu gajinya ada tambahan misalnya Rp 1 juta agar kesejehateraan kami bertambah. Kalau tetap sekitar 300 ribu itu tidak akan selesai,” paparnya.
Chandra menyebut FPH PGRI Wilayah Tulungagung akan terus berjuang agar mereka dapat diangkat sebagai ASN PPPK penuh waktu. Ia bahkan mengatakan sebagian dari mereka sempat akan turun jalan untuk memperjuangkannya. “Untuk sementara ini kami memilih untuk audiensi,” ucapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Tulungagung, Ebin Sunaryo, yang memimpin audiensi menyatakan akan menindaklanjuti tuntutan FPH PGRI Wilayah Tulungagung dengan menyampaikan ke pemerintah pusat. “Kami minta juga minta pada FPH PGRI jangan hanya digaungkan di Tulungagung saja, tetapi juga kabupaten/kota lainnya sehingga menasional. Nanti kami bawa hasil audiensi ini ke BKN, MenPAN RB dan DPR RI,” katanya.
Sedang soal tambahan honor, Ebin Sunaryo menyatakan bakal berkoordinasi dengan Bupati Tulungagung terpilih. “Kami akan bicara di forum TAPD. Kami pun minta FPH PGRI ikut bersuara,” tandasnya.
Ia pun meminta anggota FPH PGRI Wilayah Tulungagung untuk tidak patah semangat. Apalagi peraturan terkait PPPK sewaktu-waktu dapat berubah. “Seperti faktor usia bisa jadi nanti diprioritaskan,” tuturnya. [wed.wwn]
