Sampang, Bhirawa.
Pemerintah Kabupaten Sampang resmi menerima dokumen perjanjian pinjam pakai Barang Milik Negara (BMN) Hulu Migas yang dikelola oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Husky-CNOOC Madura Limited (HCML).
Penyerahan dokumen tersebut diselenggarakan antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Pemkab Sampang dengan area pinjam pakai berupa tanah seluas 65.500 meter persegi yang terletak di Pulau Mandangin.
Hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Pusat Pengelolaan BMN Sumartono, Koordinator Pengamanan, Pemeliharaan dan Pemanfaatan BMN Chaidir Yuzi Apriyadi, Lead Officer Relations Regional Office & Relations HCML Natalia Brilianti, Manager Regional & Relation HCML Hamim Tohari, Junior Lawyer HCML Muhammad Elfan. Selain itu hadir, Pj Bupati Sampang Rudi Arifiyanto, S.Sos. MA, MSE, Plt. Staf Ahli Bidang Pembangunan, Kesejahteraan Rakyat dan Sumber Daya Manusia Yulis Juwaidi
Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sri Andoyo Sudono, Kabag Perekonomian Setdakab Juwaini, Sekretaris BPPKAD Sampang Bambang Indra Basuki. Dalam sambutannya, Pj Bupati Sampang Rudi Arifiyanto, S.Sos. MA, MSE mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang telah menyetujui pinjam pakai aset BMN tersebut.
Pihaknya juga menyampaikan apresiasinya kepada Kementerian ESDM, khususnya Pengelolaan BMN yang telah memfasilitasi perjanjian ini. Ia menekankan pentingnya pemanfaatan tanah tersebut untuk pembangunan fasilitas umum dan sosial bagi masyarakat Pulau Mandangin.
Beberapa rencana pembangunan yang akan dilaksanakan meliputi Puskesmas dan rumah dinas tenaga kesehatan, fasilitas pendidikan, tempat pembuangan akhir sampah, fasilitas olahraga, hingga sarana pendukung pariwisata dan menara pemantau hilal. “Fasilitas-fasilitas tersebut diharapkan mampu meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat setempat,” ucapnya.
Lebih lanjut, Pj Bupati juga tengah mendorong penyediaan kapal cepat untuk tenaga kesehatan dan guru agar masyarakat Pulau Mandangin dapat mengakses layanan kesehatan dan pendidikan dengan lebih optimal. Dengan adanya pemanfaatan aset tersebut diharapkan dapat memberikan keberkahan dan dampak positif yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat Pulau Mandangin.
“Penandatanganan perjanjian tersebut diharapkan menjadi langkah awal dalam peningkatan infrastruktur dan layanan publik serta mendukung pengembangan ekonomi lokal serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Pulau Mandangin,” tutupnya.[lis.ca]
