Oleh
Frida Kusumastuti
Dosen FISIP, Universitas Muhammadiyah Malang
Setelah ditunjuk sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ditengah memanasnya suhu politik, Bahlil Lahadalia kemudian juga terpilih sebagai Ketua Umum Golkar. Dua posisi ini seolah menasbihkan bahwa Bahlil adalah person yang istimewa.
Dua posisi itu dengan segala konteksnya juga membuat bahasan tentang sosok Bahlil menjadi menarik perhatian publik. Apapun yang dilakukan Bahlil akan mendapatkan sorotan. Semua orang tahu itu. Pun mestinya Bahlil juga menyadarinya. Namun sayang, sikap kenegarawan Bahlil tidak menunjukkan relevansi yang significant dengan keistimewaan yang diperolehnya.
Terutama terkait dengan saat membacakan visi misi dalam musyawarah nasional (Munas) XI Partai Golkar di Jakarta Conventio Center (JCC) Senayan (21/8), “Kita harus lebih paten lagi. Soalnya, Raja Jawa ini kalau kita main-main, celaka kita,” Kata Bahlil. “Saya mau kasih tahu saja, jangan coba-coba main-main barang ini. Waduh, ini ngeri-ngeri sedap barang ini,” Ujarnya lebih lanjut sambil melebarkan mulut. Ketika beberapa media massa meminta klarifikasi tentang Raja Jawa yang dimaksudkan, Bahlil enggan menjelaskan lebih lanjut.
Komunikasi Politik
Komunikasi Politik adalah Proses komunikasi untuk mempengaruhi pengetahuan, kepercayaan-kepercayaan dan tindakan publik terkait dengan persoalan-persoalan politik (Swanson & Nimmo, 1990:9). Ciri utama proses komunikasi politik yaitu melibatkan aktor politik dan pesan politik.
Artinya tiada komunikasi politik yang tidak direncanakan. Baik terkait dengan aktor, pesan, dan media yang digunakan sebagai channel untuk menyebarkan pesan. Dan Nimmo (2005) mengatakan komunikasi politik adalah kegiatan komunikasi yang dianggap komunikasi politik berdasarkan konsekuensi-konsekuensinya (aktual maupun potensial) yang mengatur perbuatan manusia di dalam kondisi-kondisi konflik.
Tujuan komunikasi politik antara lain untuk; Pertama, sosialisasi politik yang menurut Robinson (2006) dikatakan sebagai proses perubahan perilaku yang berhubungan erat dengan proses belajar pemahaman terhadap peristiwa politik. Kedua, pendidikan politik yaitu sebagai usaha menanamkan, mengubah atau mempertahankan sistem nilai politik/ orientasi politik dengan mengaktifkan proses sikap, perilaku, sistem berpikir, pandangan seseorang atau kelompok. Ketiga, Partisipasi politik yang menurut Samuel P. Huntington sebagai kegiatan warga negara yang bertindak secara pribadi atau kolektif dengan maksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah, secara spontan atau terorganisasi, mantap atau sporadis secara damai atau kekerasan, legal (Pemilu) atau ilegal dan efektif atau tidak efektif.
Mencermati tujuan komunikasi politik di atas, maka aktor dalam komunikasi politik seharusnya memiliki etika karena pesan-pesan yang disampaikan membawa dampak yang luar biasa dalam kesehatan politik suatu negara. Sosialisasi politik merupakan konsep strategis yang sangat mendasar, karena terkait dengan kelangsungan hidup negara dengan seluruh aspek yang terkandung di dalamnya. Pendidikan politik akan membentuk pengetahuan, sikap dan perilaku berdasarkan nilai-nilai yang telah dianggap benar dan telah memberi manfaat bagi kehidupan umat manusia. Sedangkan partisipasi politik merupakan sendi-sendi penting pada negara demokrasi.
Komunikasi Politik Ketua Umum Golkar
Komunikasi politik oleh Ketua Golkar pada Munas XI Partai Golkar menunjukkan rendahnya sense of crisis. Pertama, aktor politik yang melakukan komunikasi sedang menjadi perbincangan kontroversial terkait dengan penunjukannya sebagai Menteri ESDM yang cenderung diwarnai dengan isu yang bernuansa politik yaitu transisi pemerintahan Jokowi ke Prabowo dibanding isu strategis meningkatkan kinerja ESDM. Sementara terpilihnya sebagai Ketua Umum Parpol Golkar juga cenderung diwarnai dengan isu intervensi Presiden melalui proses awal mundurnya ketua umum sebelumnya mendekati Munas Parpol. Kedua, istilah Raja Jawa – yang dipilih oleh Bahlil sebagai pesan komunikasi memiliki makna negatif dalam konteks politik saat ini. Ditambah dengan pesan yang bernada mengancam, “..Soalnya, Raja Jawa ini kalau kita main-main, celaka kita.” dan “Saya mau kasih tahu saja, jangan coba-coba main-main barang ini. Waduh, ini ngeri-ngeri sedap barang ini.” Ketiga, Bahlil bukan tidak sadar bahwa pernyataannya itu akan dikutip dan disebar luaskan oleh media massa. Undangan kepada media massa dalam acara Munas adalah tindakan sadar bahwa apapun yang terjadi diharapkan untuk dipublikasikan oleh media massa. Bahkan akan semakin luas penyebarannya karena tiadanya batasan ketika setiap orang yang hadir akan menyebarkan melalui akun sosial media yang dimiliki masing-masing.
Perpaduan isu-isu yang mengitari aktor politik dan pesan-pesan yang disampaikan melalui pilihan kata-kata yang menimbulkan spekulasi interpretasi yang tidak mendorong sosialisasi maupun pendidikan dan partisipasi politik yang demokratis. Politik semakin dianggap sesuatu yang tidak menyentuh kepuasan publik melainkan lebih pada kepuasan sang penguasa. Bahkan pesan aktor seolah mengamini kekuasaan absolut dimana raja yang membuat peraturan dan raja pula yang menegakkan aturan.
Di antara isu dan desas-desus keputusan-keputusan politik di negeri ini komunikasi politik yang terjadi justeru membuat ketidakpastian informasi semakin menggelinding liar. Sudah tampak respon publik melalui “pembunuhan karakter” aktor politik di beberapa konten sosial media. Publik yang memiliki sentimen negatif mengunggah foto-foto aktor dengan narasi yang negatif, seperti disandingkan dengan adanya botol minuman keras dengan harga fantastik, body shamming, dan hujatan-hujatan yang meragukan kenegarawanan sang aktor. Sesungguhnya, komunikasi politik bisa menjadi pintu masuk perilaku politik yang mencerahkan.
————- *** —————–
