Pemberian penghargaan pemenang Literasi Award, di Jakarta, Kamis (22/8/2024).
Kota Malang, Bhirawa.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan penghargaan kepada Kabupaten Pasuruan. Penghargaan tersebut diberikan sebagai apresiasi Kabupaten dengan program literasi keuangan terbaik pada Financial Literacy Award 2024 atas pelaksanaan program Sosialisasi dan Edukasi Literasi Keuangan untuk Petani (Terang Tani) yang merupakan bagian dari program kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Pasuruan sejak tahun 2022 sampai dengan saat ini.
Pj. Bupati Pasuruan Andriyanto hadir secara langsung menerima penghargaan dimaksud dengan didampingi oleh Kepala OJK Malang Biger Adzanna Maghribi.
Program Terang Tani merupakan upaya yang dilakukan TPAKD Kabupaten Pasuruan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan kepada para petani milenial dengan menggandeng Kementerian Pertanian dan International Fund for Agricultural Development melalui program Youth Entrepreneurship and Employment Support Services (YESS).
Menurut Biger, peserta edukasi dalam kegiatan tersebut mencapai 4.860 orang sampai dengan bulan Agustus 2024 dengan demografi peserta edukasi petani warga Kabupaten Pasuruan yang berusia 17-39 tahun.
“TPAKD Kabupaten Pasuruan juga berkolaborasi dengan OJK Malang dalam melaksanakan kegiatan edukasi kepada petani milenial tersebut,”tuturnya.
Biger merinci materi edukasi mencakup penentuan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan petani milenial, hak dan kewajiban konsumen jasa keuangan, perencanaan keuangan, serta informasi mengenai instrumen keuangan ilegal.
“Atas pelaksanaan edukasi keuangan tersebut, jumlah petani milenial yang mengakses produk tabungan mencapai 1.594 orang, kredit produktif 165 orang, asuransi 225 orang, pergadaian 5 orang, uang elektronik 52 orang, dan dompet digital sebanyak 999 orang per 31 Desember 2023,”terangnya.
Disampaikan dia untuk mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan yang semakin progresif serta untuk melindungi masyarakat, diperlukan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan mulai Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan pelaku usaha jasa keuangan untuk mendukung literasi keuangan. (mut.hel)
