32 C
Sidoarjo
Friday, September 20, 2024
spot_img

Pemprov Jatim Gelar FGD Pemantapan Program TKDV

Pemprov Jatim, Bhirawa.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar acara Forum Group Discussion Pemantapan Pelaksanaan Program TKDV Jatim, yang berlangsung di ruang Brawijaya Kantor Gubernur Provinsi Jawa Timur,Rabu (7/8).
Adanya kegiatan ini diharapkan menghasilkan prioritas program kerja berdasarkan draft strada vokasi jawa timur yang telah di susun untuk masing-masing kelompok kerja (pokja). Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur (Disnakertrans Jatim) Sigit Priyanto mewakili PJ Sekdaprov Jatim.

“Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengucapkan terima kasih kepada Kadin Jawa Timur selalu bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah dan stakeholder lainnya,” kata Sigit.

Kegiatan ini diselenggarakan, lanjut Sigit, mengingat pentingnya implementasi Peraturan Presiden nomor 68 tahun 2022 tentang revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi dan keputusan Gubernur Jawa Timur tentang Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi Dan Pelatihan Vokasi Provinsi Jawa Timur.

“Ini menjadi koordinasi vokasi yang berkelanjutan ke daerah kabupaten/kota untuk menyinergikan RPVPV di Jawa Timur dengan melibatkan lintas sektor di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dan penting sekali kita melakukan antisipasi kendala atau gap dan mempersiapkannya roadmap pencegahan salah satunya pembentukan konsultasi vokasi,” katanya.

Ia menambahkan, dalam mewujudkan supermatch pendidikan vokasi dengan dudika maka perlu dibentuk konsultasi bidang vokasi yang merujuk kepada pekerjaan yang membutuhkan keterampilan praktis, pelatihan khusus dan pendidikan yang berfokus pada keahlian tertentu yang dibutuhkan dalam keberhasilan untuk pekerjaan tertentu atau di industri.

Berita Terkait :  Bawaslu Sidoarjo Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

“Mengingat begitu penting kegiatan ini, saya menegaskan untuk selalu bersinergi dan berkolaborasi. dengan dukungan dan fasilitas serta kordinasi yang kita jaga, saya mengharapkan untuk tetap meningkatkan kompetensi dalam berkinerja dan profesionalisme. sehingga dengan etos kerja yang meningkat dan selalu up to date akan memberikan kontribusi positif bagi kemajuan kita bersama,” tandasnya.

FGD LKS Tripartit dengan BPJS Kesehatan

Di hari yang sama, Disnakertrans Jatim juga menggelar FGD Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartite dengan BPJS Kesehatan, di Hotel Grand Darmo Suite Hotel Surabaya. Kepala Disnakertrans Jatim, Sigit Priyanto menyampaikan FGD diharapkan menjadi sebuah upgrading untuk menciptakan LKS tripartit nasional maupun daerah.

Dihadapan di seluruh anggota Aliansi Gerakan Serikat Pekerja Jawa Timur (Gasper Jatim), Sigit mengatakan, diselenggarakannya kegiatan ini dalam rangka menciptakan kondisi hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan.

Khususnya, pada pelaksanaan konsolidasi LKS tripartit nasional dan daerah ini diharapkan dapat menciptakan kesamaan pandangan, bahasa dan gerak langkah dari masing-masing unsur (pemerintah, serikat pekerja / serikat buruh dan pengusaha) dalam kerjasama dan suasana yang kondusif, memandang, mencari solusi dan menyelesaikan masalah – masalah ketenagakerjaan.

“Selain itu saya juga berharap melalui kegiatan kali ini, akan menghasilkan komitmen untuk meningkatkan dan memantapkan kualitas LKS Tripartit nasional maupun daerah, sehingga dapat berperan sebagai salah satu element kekuatan pembangunan ketenagakerjaan, khususnya dalam rangka dalam rangka optimalisasi tata kelola kelembagaan hubungan industrial.

Berita Terkait :  Pemerintah Kota Pasuruan Raih UHC Utama

Ia menambahkan LKS Tripartit merupakan forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi pengusaha, serikat pekerja/buruh, dan pemerintah.

Hal ini diperkuat dengan tugasnya memberikan pertimbangan, saran, dan pendapat kepada Gubernur dan pihak terkait dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan di wilayah provinsi yang bersangkutan.

Urgensi pelaksanaan LKS Tripartit untuk mendeteksi secara dini isu ketenagakerjaan, dan menyinergi kebijakan pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan yang MUNCUL dalam ketenagakerjaan. Sehingga, kebijakan yang diambil nantinya dapat menguntungkan, serta dapat diterima oleh semua pihak.[rac.ca]

Berita Terkait

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Follow Harian Bhirawa

0FansLike
0FollowersFollow
0FollowersFollow
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Berita Terbaru

spot_imgspot_imgspot_img