Sampang, Bhirawa
DPRD Kabupaten Sampang menerima banyak pengaduan terkait konflik lahan sekolah. Keluhan tersebut terkait soal banyaknya konflik lahan yang ditempati gedung sekolah merupakan milik warga, bahkan hingga terjadi penyesalan oleh warga.
Ketua Komisi IV DPRD Sampang R.H.Aulia Rahman bertekad untuk menanggapi semua pengaduan dengan sungguh-sungguh. Ia juga meminta Pemkab Sampang melakukan sertifikasi terhadap puluhan lahan pendidikan yang hingga saat ini masih atas nama milik pribadi warga. “InsyaAllah, kami akan tanggapi semua permasalahan tersebut. Kami berharap masalah-masalah ini bisa diselesaikan dengan cepat, tanpa berlarut-larut,” ujar Aulia, Minggu (23/6)
Ia juga menyebutkan permasalahan terkait konflik lahan, beberapanya telah diselesaikan. Namun, tantangan nyata muncul dalam beberapa konflik lahan. Aulia mencatat, beberapa lahan belum memiliki kesepakatan antara masyarakat dan pihak ketiga setempat. “Terkadang ada masyarakat yang mengklaim lahan milik orang lain tanpa mengetahui batasan miliknya. Ini tentunya mempersulit proses penyelesaian,” jelas Aulia
Masalah tumpang tindih kepemilikan tanah juga menjadi perhatian serius, Aulia mengutarakan, jika pemilik tanah tidak hanya satu dan hal tersebut menimbulkan masalah. Ia juga menekankan pentingnya peran Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam mencegah tumpang tindih kepemilikan lahan. “Kita perlu perbaiki sistem ini untuk menghindari tumpang tindih kepemilikan tanah,” tambahnya.
Sementara Sekretaris Dinas Pendidikan Sampang Muhammad Imran mengatakan, sesuai dengan data Disdik Pemkab Sampang jumlah SD yang berada di atas tanah, atas nama milik pribadi warga 209 lembaga dari total 626 sekolah. “Tapi karena kemampuan anggaran di APBD Pemkab Sampang hanya mampu membiayai 37 sekolah, maka sisanya pada tahun-tahun berikutnya,” kata dia.
Salah satu sekolah yang sempat disegel oleh pemilik lahan adalah SDN Asemjaran 3, SDN Asemjaran 4, dan SDN 4 Banyuates. [lis.wwn]
