Bondowoso, Bhirawa. – Sedikitnya ada 94 titik Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Bondowoso telah menjalani proses verifikasi dan validasi (verval) oleh tim Markas Besar (Mabes) TNI. Hasil tersebut menjadi salah satu tahapan persiapan menuju operasionalisasi koperasi yang hingga kini masih menunggu instruksi resmi dari pemerintah pusat.
Hal itu disampaikan dalam kegiatan coffee morning bersama Tim Pusat KDKMP Mabes TNI, Pemerintah Kabupaten Bondowoso, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta instansi terkait di Aula Kodim 0822 Bondowoso, Senin (19/10).
Komandan Kodim (Dandim) 0822/Bondowoso Letkol Inf Prawito menjelaskan, dari target pembangunan KDKMP di 219 desa, sebanyak 113 desa telah melaksanakan pembangunan. Dari jumlah tersebut, 110 titik dilaporkan telah rampung 100 persen.
“Dari 110 titik yang sudah selesai 100 persen, sebanyak 94 titik menjadi sasaran verifikasi dan validasi oleh tiga tim dari Mabes TNI,” jelasnya.
Tiga tim dari Mabes TNI tersebut bertugas memeriksa kesiapan KDKMP di wilayah Bondowoso sebagai bagian dari tahapan menuju operasionalisasi. Pemeriksaan tidak hanya berfokus pada penyelesaian bangunan, tetapi juga mencakup kelengkapan sarana dan prasarana pendukung.
Kesiapan tersebut meliputi akses jalan, ketersediaan air dan listrik, serta perlengkapan operasional. Sejumlah fasilitas yang disiapkan PT Agrinas Pangan Nusantara antara lain kendaraan operasional, rak, perlengkapan gudang, mesin kasir, kamera pengawas (CCTV), dan pendingin ruangan.
Selain itu, sejumlah manajer koperasi juga telah ditunjuk untuk mendukung pelaksanaan operasional di lapangan. Meski berbagai persiapan telah dilakukan, pelaksanaan operasional KDKMP masih menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat.
Prawito menegaskan, KDKMP dirancang bukan sekadar sebagai koperasi yang berdiri sendiri di tingkat desa, melainkan bagian dari sistem usaha yang terhubung secara terpusat.
Salah satu tujuan utamanya adalah memperpendek rantai distribusi barang bersubsidi dan kebutuhan pokok, seperti LPG 3 kilogram, minyak goreng, pupuk, serta bahan pangan. Melalui skema tersebut, distribusi diharapkan menjadi lebih efektif dan tepat sasaran.
KDKMP juga diproyeksikan menjadi mitra pengembangan usaha masyarakat desa, termasuk membantu memperluas akses permodalan melalui kerja sama dengan bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
“Harapannya, masyarakat yang membutuhkan modal usaha tidak lagi bergantung kepada rentenir karena tersedia akses pembiayaan melalui KDKMP dengan persyaratan yang lebih mudah,” ujarnya.
Selain mendukung akses permodalan, KDKMP diharapkan mampu berperan sebagai off-taker atau penyerap hasil produksi lokal. Dengan dukungan jaringan koperasi antardaerah, produk unggulan desa berpeluang dipasarkan lebih luas.
Salah satu produk lokal yang berpotensi menjangkau pasar luar daerah adalah tape Bondowoso. Melalui jaringan distribusi KDKMP, produk unggulan tersebut diharapkan dapat dipasarkan ke berbagai wilayah sehingga memberikan nilai tambah bagi pelaku usaha lokal.
Terkait rencana penyediaan apotek dan distribusi obat-obatan melalui KDKMP, Prawito menyebut koordinasi dengan Dinas Kesehatan telah dilakukan. Namun, pelaksanaannya masih menunggu instruksi dan kepastian teknis dari pihak terkait.
Sementara itu, Bupati Bondowoso Abdul Hamid Wahid menyambut baik pelaksanaan kegiatan tersebut. Ia menegaskan kesiapan pemerintah daerah untuk mendukung operasionalisasi KDKMP melalui koordinasi dan sinergi lintas sektor.
Menurutnya, keberhasilan program membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah kabupaten, TNI, Polri, hingga instansi vertikal agar pelaksanaan di lapangan berjalan efektif dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
“Pemerintah Kabupaten Bondowoso bersama Forkopimda siap mendukung penuh pelaksanaan program ini. Kami berharap hasil diskusi dapat segera ditindaklanjuti melalui langkah kerja nyata,” pungkasnya.
Hamid juga menekankan pentingnya sinergi dalam menangani berbagai kebutuhan daerah, mulai dari sektor pertanahan dan pertanian hingga pemberdayaan desa.
Dalam penjelasannya, Prawito menyebut pengelolaan awal KDKMP direncanakan berada di bawah PT Agrinas Pangan Nusantara selama dua tahun operasional. Setelah berjalan sesuai ketentuan dan target pemerintah, pengelolaan selanjutnya direncanakan diserahkan kepada pemerintah desa.
Dengan kesiapan pembangunan, sarana pendukung, serta koordinasi lintas instansi, Pemerintah Kabupaten Bondowoso berharap KDKMP dapat segera beroperasi setelah instruksi resmi diterbitkan.
Program ini diharapkan mampu memperkuat distribusi kebutuhan pokok, memperluas akses permodalan, menyerap hasil produksi lokal, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa. [san.hel]
