Dialektika demokrasi “Hari Kebangkitan Nasional, Strategi Memperkut Ekonomi di Tengah Bayang-bayang Geopolitik” di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (21/5/2026). tjikjik rahayu/bhirawa.
DPR RI Jakarta, Bhirawa.
Di tengah meningkatnya tensi geopolitik, mulai dari perang dagang hingga konflik energi internasional, isu ketahanan ekonomi kembali menjadi perhatian utama. Khususnya terkait ekspor.yang akan ada dalam satu kendali negara. Jangan sampai para investor mengalami trauma dan meninggalkan Indonesia.
Demikian disampaikan anggota Komisi IV DPR Firman Subagyo dalam dialektika demokrasi “Hari Kebangkitan Nasional, Strategi Memperkut Ekonomi di Tengah Bayang-bayang Geopolitik” yang digelar Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bekerja sama dengan Biro Pemberitaan DPR RI dengan Direktur Eksekutif/ Pendiri Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago, di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (21/5/2026).
Lebih lanjut politisi Golkar itu berharap pidato Prabowo ditindaklanjuti dengan regulasi yang pro rakyat. Sebab, sekarang ini ada kelompok-kelompok yang bisa mendesign regulasi untuk melindungi kepentingan oligarki. “Mereka bisa masuk melalui lembaga pemerimtah maupun DPR RI sendiri,” ungkapnya.
Menurut Firman, akan lebih bahaya bagi kepentingan dan kedaulatan negara jika kelompok-kelompok itu ikut bermain dalam menentukan kebijakan negara. “Seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam.kasus Bursa Efek.Jakarta (BEJ). Ternyata OJK ikut bermain, dan kasusnya sudah diproses hukum. Nah, kasus yang seperti ini yang bisa menimbulkan ketidakpercayaan investor asing dan pasti akan merugikan perekonomian nasional,” jelas Firman.
Juga dalam kasus pengampunan pajak. Firman minta pemerintah jangan berubah-ubah aturan. Sebab, kalau setiap pergantian presiden ganti pula kebijakannya, juga akan mrnimbulkan ketidakpercayaan investor. Apalagi utang luar negeri kita sangat besar. “Jadi, pidato Presiden Prabowo soal ekonomi makro itu harus ditindaklanjuti dengan langkah konkret dan diikuti dengan pengawasan yang ketat,” tambahnya.
Demikian juga Bulog yang katanya memiliki stok beras 5,4 juta ton, jangan ikut main di pasar bebas, karena tidak akan mampu. Makanya informasi stok beras di gudang Bulog itu sesuai data fisik atau hanya administratif? “Seperti di Jawa Tengah, semula laporannya stok beras mencapai 4.500 ton, tapi kemudian berubah menjadi 9.000 ton. Inilah perlunya pengawasan dan pentingnya akurasi data itu,” kata Firman.
Ia mengingatkan Indonesia sebagai negara agraris tidak boleh terus bergantung pada impor pangan, energi, dan teknologi jika ingin memiliki fondasi ekonomi yang kuat dan tahan terhadap guncangan global. Sebab, ancaman geopolitik modern kini tidak lagi hanya berbentuk perang militer. “Perang saat ini tidak cuma pakai rudal, tapi juga menggunakan tarif, rantai pasok, dan data,” ungkapnya.
Untuk itu, menurut dia, Indonesia membutuhkan strategi ekonomi baru yang lebih mandiri dan realistis agar tidak mudah terjebak dalam ketergantungan terhadap negara lain. Misalnya dengan mengurangi ketergantungan terhadap impor pangan, energi, chip teknologi, dan obat-obatan. Tngginya ketergantungan Indonesia terhadap impor kedelai dari Amerika Serikat untuk kebutuhan tahu dan tempe. “Ironisnya, menurut penelitian ahli gizi internasional, kedelai terbaik di dunia justru berasal dari Indonesia. Tetapi kita malah tidak serius menanam kedelai sendiri,” ujarnya.
Juga ketergantungan besar Indonesia terhadap gandum impor yang selama ini dikuasai kelompok oligarki. Padahal, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan diversifikasi pangan berbasis singkong yang jadi mie di China, dan komoditas lokal lainnya. “Setiap hari kita makan mi, tapi bahan bakunya impor. Kita hanya menjadi produsen dengan keuntungan kecil, sedangkan keuntungan besar dinikmati negara produsen gandum,” kata Firman.
Firman juga mengkritik kebijakan ekonomi pemerintah yang dinilai terlalu optimistis terhadap janji investasi asing. Ia menyinggung sejumlah proyek besar yang diumumkan pemerintah namun tidak pernah terealisasi. “Setiap kunjungan luar negeri selalu diumumkan kontrak investasi miliaran dolar, tetapi realisasinya mana? Dulu katanya Timur Tengah mau bangun gedung 100 lantai di Thamrin, sekarang tidak ada juga,” katanya.
Ia menegaskan bahwa kebangkitan ekonomi nasional harus dimulai dari desa dan penguatan usaha kecil menengah (UKM). Pengalaman krisis 1998 menunjukkan sektor pertanian dan UKM menjadi penyangga utama ekonomi nasional saat krisis melanda. “Negara yang kuat itu fondasinya desa dan UKM. Itu yang harus diperkuat kalau kita ingin ekonomi Indonesia tahan menghadapi tekanan global,” pungkasnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago, menilai persoalan ekonomi Indonesia masih berkutat pada isu mendasar seperti mahalnya harga kebutuhan pokok, lemahnya layanan publik, hingga ketergantungan terhadap impor pangan.
Untuk itu, ia mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk turun langsung mengendalikan harga-harga kebutuhan masyarakat.
Anggota Komisi IV DPR, Firman Subagyo bersama Direktur Eksekutif/ Pendiri Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago dalam dialektika demokrasi di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (21/5/2026). tjikjik rahayu/bhirawa.
“Data menunjukkan kebutuhan masyarakat tidak bergeser dari persoalan ekonomi, lapangan pekerjaan, harga kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan, jalan dan jembatan. Karena itu,i tingkat kepuasan publik terhadap pengendalian harga kebutuhan pokok yang dinilainya belum memuaskan. Kenaikan harga beras, telur, minyak goreng, hingga pupuk subsidi menjadi beban berat masyarakat,” kata Pangi.
Dalam sektor pangan, Pangi menilai Indonesia terlalu bergantung pada impor meski dikenal sebagai negara agraris. Dari bawang putih, gula, garam, hingga kedelai yang harganya masih tinggi. “Kita ini negara agraris, tetapi justru menjadi pasar konsumtif bagi negara lain,” ujarnya.
Sebelummya Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027 kepada DPR pada Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026, Rabu (20/5). Prabowo menargetkan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,8 persen hingga 6,5 persen. [ira.hel].
