Unair perkuat mewujudkan pendidikan tinggi yang inklusif dan humanis dengan memperluas akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat. Istimewa
Surabaya, Bhirawa
Universitas Airlangga (Unair) terus memperkuat komitmen mewujudkan pendidikan tinggi yang inklusif dan humanis dengan memperluas akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Upaya tersebut dilakukan melalui kebijakan afirmasi, bantuan biaya pendidikan, penyediaan fasilitas ramah disabilitas, hingga pengabdian masyarakat yang menjangkau wilayah terpencil. Kamis, (12/11/2026)
Rektor Unair, Muhammad Madyan menegaskan, keberhasilan perguruan tinggi tidak semata-mata diukur dari pencapaian peringkat global maupun prestise institusi, tetapi juga dari dampak nyata yang diberikan kepada masyarakat. Perguruan tinggi harus mampu memastikan setiap generasi muda memperoleh kesempatan pendidikan yang setara tanpa terkendala kondisi ekonomi, asal daerah, gender, maupun disabilitas.
Hal tersebut disampaikan Madyan dalam Konferensi Puncak Pendidikan Tinggi Indonesia (KPPTI) 2026 melalui keynote speech bertajuk “Bersama Membangun Kampus untuk Semua: Menuju Pendidikan Tinggi Indonesia yang Inklusif dan Humanis”, Kamis (12/11).
“Urgensi ini menuntut pergeseran cara kita memandang keberhasilan, dari prestise institusi menuju dampak bagi manusia. Peringkat universitas tetap penting, tetapi harus diikuti dengan memberikan dampak nyata kepada masyarakat. Jumlah mahasiswa yang diterima tetap penting, tetapi harus disertai akses yang sama,” ungkapnya.
Menurut Madyan, prinsip kesetaraan juga harus diterapkan dalam kegiatan penelitian dan pemanfaatan teknologi. Hasil riset akademisi tidak cukup hanya menghasilkan inovasi, tetapi harus memiliki daya ungkit dan memberikan manfaat langsung bagi kehidupan masyarakat.
“Secara moral, tidak boleh ada anak bangsa yang tertinggal karena kondisi ekonomi, asal daerah, gender, ataupun disabilitas,” tegasnya.
Dalam mewujudkan kampus inklusif dan humanis, Unair menerapkan lima prinsip utama, meliputi kesetaraan dan keadilan, keberagaman, aksesibilitas tanpa hambatan, partisipasi aktif seluruh sivitas akademika, serta penghormatan terhadap martabat kemanusiaan.
Komitmen tersebut diperkuat melalui tiga pilar utama, yakni kebijakan, sumber daya manusia, dan fasilitas. Dari aspek regulasi, Unair mengimplementasikan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 melalui Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Layanan Inklusif.
Selain itu, Unair membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (PPKS) serta Tim Relawan Layanan Pendidikan Inklusif untuk memastikan pelaksanaan kebijakan berjalan secara berkelanjutan.
“Inklusivitas tidak boleh hanya bergantung pada niat baik perorangan. Inklusivitas harus dilembagakan dalam regulasi, agar tetap berjalan siapapun pimpinannya,” tuturnya.
Pada aspek pemerataan akses pendidikan, Unair menyediakan berbagai skema bantuan, mulai dari Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, pembebasan maupun keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) melalui Pusat Pengelolaan Dana Sosial (Puspas), hingga berbagai program beasiswa afirmasi. Melalui kebijakan tersebut, faktor ekonomi diharapkan tidak menjadi penghalang bagi generasi muda untuk mengenyam pendidikan tinggi.
Pemerataan akses juga terlihat dari sebaran mahasiswa Unair yang kini berasal dari seluruh 38 provinsi di Indonesia. Sementara bagi mahasiswa berkebutuhan khusus, kampus menyediakan pendampingan sejak proses seleksi melalui jalur afirmatif, materi perkuliahan adaptif di ruang kelas dan perpustakaan, hingga akses mengikuti praktikum, magang, serta Kuliah Kerja Nyata (KKN).
Tidak hanya di lingkungan kampus, Unair juga memperluas kebermanfaatan pendidikan melalui program pengabdian masyarakat. Salah satunya melalui misi kemanusiaan Rumah Sakit Terapung Ksatria Airlangga (RSTKA) yang menjangkau masyarakat di wilayah kepulauan terpencil dan daerah terdampak bencana.
Selain itu, program KKN Belajar Bersama Komunitas (BBK) menjadi salah satu upaya memperkuat kontribusi mahasiswa kepada masyarakat. Sepanjang 2026, BBK ke-7 dan ke-8 melibatkan 79 persen mahasiswa peserta KKN yang tersebar di 17 kabupaten di Jawa Timur.
Program tersebut juga dikembangkan pada tingkat internasional melalui sembilan kegiatan BBK Internasional di Jepang, Malaysia, Tiongkok, dan Australia yang diikuti 2,8 persen mahasiswa.
Madyan menegaskan, perguruan tinggi masa depan harus mampu mengubah keunggulan akademik menjadi kesempatan yang adil bagi seluruh masyarakat. Dengan demikian, capaian pendidikan tinggi tidak hanya tercermin dari kualitas lulusan, tetapi juga kontribusinya dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
“Universitas yang hebat tidak sekadar menghasilkan lulusan yang unggul. Kampus masa depan harus mampu mengubah keunggulan akademik menjadi kesempatan yang adil, dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya. ren. wwn
