Ketua Fraksi Golkar di MPR RI, Melchias Markus Mekeng (kiri) saat memberikan penjelasan pengunduran Wapres Gibran di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Kamis (12/11/2026). tjitjiek rahayu soerjo/bhirawa.
MPR RI Jakarta, Bhirawa. – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari posisinya. Ketua Fraksi Golkar di MPR RI, Melchias Markus Mekeng menilai, pengunduran diri Gibran merupakan sebuah sikap kenegarawanan. Fraksi Golkar di MPR RI pun, mengapresiasi langkah Gibran tersebut.
“Atas keputusan mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, kami memandangnya sebagai sebuah sikap kenegarawanan yang patut dihormati. Di tengah fragmentasi opini publik dan perbedaan pandangan politik yang menguras energi bangsa, keberanian menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi maupun kekuasaan merupakan cerminan kedewasaan dalam kehidupan bernegara,” ujar Mekeng di Ruang Fraksi Golkar di MPR RI, Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Kamis (12/11/2026).
Fraksi Partai Golkar MPR RI pun, menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Gibran atas segala dedikasi, pengabdian, dan karya yang telah diberikan selama mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam menakhodai perjalanan bangsa Indonesia selama kurang lebih dua tahun terakhir. Menurut Mekeng, setiap kepemimpinan tentu memiliki kelebihan dan kekurangan.
Namun, setiap pengabdian yang dilandasi niat baik untuk bangsa dan negara patut dihormati dan dihargai. Mekeng menegaskan, segala proses politik dan mekanisme ketatanegaraan yang sedang berlangsung di DPR RI harus tetap dihormati dan dukung, sepanjang dilaksanakan secara konstitusional, demokratis, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penghormatan terhadap proses tersebut merupakan bagian dari komitmen dalam menjaga supremasi konstitusi, marwah lembaga negara, dan keberlangsungan demokrasi Indonesia. Tidak boleh ada kepentingan politik sesaat
yang ditempatkan di atas konstitusi dan kepentingan bangsa.
“Kami berharap setiap keputusan politik yang diambil menjadi jalan terbaik bagi bangsa Indonesia untuk tetap bersatu, mengakhiri perdebatan yang tidak produktif, dan kembali mencurahkan seluruh energi nasional bagi pembangunan serta peningkatan kesejahteraan rakyat. Pada akhirnya, pergantian kepemimpinan tidak boleh berhenti sebagai rotasi kekuasaan di antara para elite politik. Setiap perubahan harus membawa manfaat nyata bagi kehidupan masyarakat,” papar Mekeng.
Mekeng menyatakan, kekuasaan bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana pengabdian untuk mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan
ketertiban dunia.
“Kami juga meyakini bahwa bangsa dan negara Indonesia akan tetap membutuhkan pikiran, tenaga, pengalaman, dan karya Bapak Gibran Rakabuming Raka untuk terus mengabdi kepada Ibu Pertiwi dalam berbagai bidang kehidupan. Sebab, pengabdian kepada bangsa tidak dibatasi oleh jabatan dan kekuasaan,” papar Mekeng.
Menurut Mekeng, masih terbentang begitu banyak ruang pengabdian yang tidak kalah penting, bermakna, dan terhormat untuk memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
Ia berharap, setiap keputusan politik yang diambil menjadi jalan terbaik bagi bangsa Indonesia untuk tetap bersatu, mengakhiri perdebatan yang tidak produktif, dan kembali mencurahkan seluruh energi nasional bagi pembangunan serta peningkatan kesejahteraan rakyat.
“Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa tetap melindungi Bangsa Indonesia dan seluruh elemen bangsa senantiasa diberikan kebijaksanaan untuk terus menjaga denyut persatuan bangsa, memperkuat demokrasi, dan mengutamakan masa depan Indonesia di atas segala kepentingan politik sesaat,” papar Mekeng.
Dengan mundurnya Gibran sebagai Wapres, nantinya presiden akan mengajukan dua nama sebagai pengganti Gibran. Mekeng menegaskan, pihaknya tidak mengusulkan siapa yang kelak akan diajukan oleh presiden. Sebab, itu merupakan hak dari presiden. Selain itu, tidak ada aturan apakah calon yang diusulkan dari partai koalisi atau bukan.
“Jadi, kami serahkan ke presiden mengenai wakilnya,” tutup Mekeng. [ira.hel].
