Penandatanganan pimpinan DPRD Jatim dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa tentang Persetujuan APBD 2027 dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Jatim, Rabu (11/11). gege bagus s/bhirawa.
DPRD Jatim, Bhirawa. – DPRD Jawa Timur bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim resmi menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran 2027 dengan nilai belanja daerah mencapai Rp27,63 triliun.
Salah satu kebijakan yang menjadi perhatian dalam APBD tersebut adalah tambahan penghasilan pegawai (TPP) bagi guru dengan skema 14 bulan sebagai solusi atas terkendalanya pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) bulan ke-13 dan ke-14.
Persetujuan APBD 2027 tersebut ditandai dengan penandatanganan bersama pimpinan DPRD Jatim dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Jatim, Rabu (11/11).
Berdasarkan hasil pembahasan dan penyesuaian Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jatim, pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp26,54 triliun. Sementara belanja daerah mencapai Rp27,63 triliun. Dengan demikian, APBD Jatim 2027 mengalami defisit sekitar Rp1,09 triliun.
Defisit tersebut ditutup melalui pembiayaan netto dengan nilai yang sama. Sedangkan sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SiLPA) ditetapkan nol rupiah.
Dalam pendapat akhirnya, Gubernur Khofifah menjelaskan, postur APBD 2027 merupakan hasil pembahasan panjang antara eksekutif dan legislatif, mulai penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), hingga rancangan APBD.
Penyesuaian anggaran juga dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama Banggar DPRD Jatim. Di antaranya pengurangan alokasi pengeluaran pembiayaan dana cadangan sebesar Rp75 miliar serta efisiensi belanja pegawai.
“Efisiensi belanja pegawai yang dialihkan alokasinya untuk belanja prioritas,” katanya.
Gubernur Khofifah menegaskan, kebijakan APBD 2027 diarahkan untuk mendukung sembilan prioritas pembangunan Jawa Timur. Meliputi percepatan pengentasan kemiskinan, perluasan lapangan kerja, penguatan infrastruktur konektivitas, peningkatan kesejahteraan petani, peternak dan nelayan, serta peningkatan akses dan mutu pendidikan dan kesehatan.
Prioritas lainnya mencakup penguatan tata kelola pemerintahan, pembangunan masyarakat yang harmonis dan inklusif, serta pelestarian lingkungan hidup.
“Selanjutnya, sebelum ditetapkan menjadi Perda Provinsi Jatim tentang APBD TA 2027, Raperda yang telah disetujui bersama ini akan segera disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat tiga hari sejak tanggal persetujuan untuk dilakukan evaluasi,” jelasnya.
TPP 14 Bulan Jadi Solusi TPG
Sementara itu, kebijakan tambahan penghasilan guru melalui skema TPP 14 bulan menjadi salah satu poin penting dalam pembahasan APBD Jatim 2027.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jatim Adhy Karyono menjelaskan, kebijakan tersebut merupakan langkah alternatif setelah upaya penganggaran TPG bulan ke-13 dan ke-14 melalui APBD menemui kendala regulasi.
Menurutnya, Pemprov Jatim sebelumnya telah melakukan konsultasi dengan sejumlah kementerian, termasuk Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri.
Namun, secara regulasi, nomenklatur dan alokasi TPG merupakan kewenangan pemerintah pusat melalui APBN. Pemerintah daerah tidak bisa secara langsung menganggarkannya melalui APBD dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
“Kami sempat mendatangi kementerian dan sempat mendapat lampu hijau agar pemda menganggarkan sesuai kebutuhan. Namun, di ujung proses, karena itu merupakan kewajiban pemerintah pusat, regulasinya tidak memungkinkan untuk langsung dimasukkan ke pos TPG daerah,” beber Adhy saat ditemui di sela rapat paripurna DPRD Jatim.
Menghadapi kendala tersebut, Pemprov Jatim kemudian mempelajari kebijakan sejumlah daerah, termasuk Jawa Barat dan Jawa Tengah. Hasilnya, instrumen TPP dipilih sebagai alternatif yang memungkinkan untuk mengakomodasi tambahan penghasilan guru sesuai kemampuan fiskal daerah.
“Jika TPG reguler umumnya dihitung untuk 12 bulan, Pemprov Jatim mendesain skema TPP menjadi 14 bulan. Tambahan dua bulan tersebut difokuskan untuk menutupi kekurangan atau menggantikan posisi TPG bulan ke-13 dan ke-14 yang sebelumnya sempat tidak terbayar,” jelasnya.
Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim Hikmah Bafaqih membenarkan bahwa legislatif bersama eksekutif sebelumnya telah berupaya memperjuangkan agar tambahan anggaran kesejahteraan guru tersebut bisa direalisasikan melalui P-APBD Jatim 2026.
“Secara political will, kemarin di Komisi E kami bersama-sama mendorong dan bersepakat untuk memasukkannya. Namun, dalam perjalanannya, ada ketentuan dari Kemendagri yang menegaskan bahwa setiap rupiah anggaran harus memiliki payung hukum yang kuat,” ujar politikus PKB tersebut.
Hikmah mengungkapkan, upaya sebelumnya sempat diarahkan melalui pemanfaatan SiLPA. Namun, skema tersebut tidak dapat dilaksanakan karena terbentur ketentuan penganggaran. Karena itu, nomenklatur anggaran kemudian disesuaikan melalui skema TPP dalam APBD 2027 agar memiliki dasar hukum yang jelas.
Lebih jauh, Hikmah menyebut sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur tetap menjadi perhatian utama dalam APBD Jatim 2027.
Untuk pendidikan, alokasi anggaran disebut telah melampaui ketentuan mandatory spending minimal 20 persen, yakni berada di atas 30 persen dari total APBD. Sementara sektor kesehatan telah mendekati 15 persen, lebih tinggi dari batas minimal 10 persen.
Adapun sektor infrastruktur difokuskan pada peningkatan kemantapan jalan, pembangunan dan pemeliharaan jembatan, serta pemenuhan rumah layak huni. Upaya tersebut diharapkan turut mendukung konektivitas wilayah dan percepatan penurunan angka kemiskinan di Jawa Timur. [geh*]
