Pemkot Mojokerto, Bhirawa. – Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menegaskan pentingnya memperkuat integritas birokrasi melalui peningkatan pengawasan internal di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Setiap jajaran pemerintahan diminta berkomitmen memperbaiki tata kelola, mulai dari tahap perencanaan, pengendalian hingga pengelolaan anggaran.
Penegasan tersebut disampaikan Wali Kota yang akrab disapa Ning Ita saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan di Lynn Hotel, Rabu (11/11). Kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antarperangkat daerah dalam meningkatkan akuntabilitas, transparansi, serta kualitas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto.
Ning Ita menyampaikan, perbaikan tata kelola pemerintahan harus menjadi tanggung jawab bersama seluruh jajaran. Upaya tersebut perlu mengacu pada sejumlah indikator, di antaranya Indeks Reformasi Birokrasi, maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), serta nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Untuk mencapai target tersebut, Pemkot Mojokerto secara berkala meminta pendampingan dan pemantauan dari Kementerian PAN-RB dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Langkah ini dilakukan guna memastikan setiap rekomendasi dan rencana aksi dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
“Kita ingin tata kelola pemerintahan ini lebih baik dan terus mengalami perbaikan secara bertahap. Berawal dari komitmen, kemudian upayanya kita ikhtiarkan bersama-sama,” tutur Ning Ita.
Ia juga meminta seluruh kepala perangkat daerah agar terbuka terhadap hasil evaluasi dan pengawasan. Menurutnya, setiap hasil penilaian harus dijadikan bahan introspeksi sekaligus pijakan untuk melakukan pembenahan, sehingga kesalahan serupa tidak kembali terulang.
Lebih lanjut, Ning Ita menegaskan bahwa integritas merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam pengelolaan anggaran. Namun, integritas juga harus diimbangi dengan pemahaman terhadap regulasi agar tidak terjadi kesalahan administratif maupun ketidaksesuaian dalam pelaksanaan program.
“Kepada seluruh kepala perangkat daerah tolong jajarannya dikawal. Dalam setiap proses perencanaan. Jangan dipasrahkan saja kepada ada bagian atau seksi yang bertugas untuk menyusun perencanaan dan penganggaran,” pintanya.
Selain pengawasan pada tahap perencanaan, pengendalian internal juga harus diterapkan secara nyata dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Bukan sekadar memenuhi dokumen administrasi, setiap perangkat daerah diminta mampu mengidentifikasi potensi risiko yang dapat menghambat pencapaian target serta menyiapkan langkah pengendalian dan solusi yang tepat.
Ning Ita juga menekankan pentingnya membangun budaya kerja yang mengutamakan pencegahan. Menurutnya, potensi persoalan harus dikenali dan diantisipasi sejak dini sebelum berkembang menjadi permasalahan yang lebih besar.
“Lebih baik dicegah. Jangan menunggu terjadi dulu baru dilakukan upaya penyelesaian,” tegasnya.
Melalui rakor pengawasan tersebut, Pemkot Mojokerto berharap seluruh perangkat daerah semakin memperkuat komitmen dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran, serta menjadikan pengawasan internal sebagai bagian penting dari upaya perbaikan berkelanjutan.
Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintahan di Kota Mojokerto diharapkan semakin transparan, efektif, dan berintegritas, sekaligus mampu memberikan pelayanan publik yang semakin berkualitas kepada masyarakat.(oky.hel)
