Gresik, Bhirawa — Pemerintah Kabupaten Gresik menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2027 sebesar Rp1,643 triliun atau 50,42 persen dari total pendapatan dalam Rancangan APBD Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2027. Optimalisasi pajak, pembenahan aset daerah, efisiensi belanja, serta percepatan pembangunan infrastruktur menjadi sejumlah fokus utama pemerintah daerah.
Plt. Bupati Gresik, dr. H. Asluchul Alif, menyampaikan hal tersebut dalam jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD. Seluruh masukan, kritik, dan rekomendasi akan menjadi bahan penting untuk menyempurnakan RAPBD 2027 agar lebih transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Penguatan kemandirian fiskal menjadi salah satu prioritas. Pemkab akan mengoptimalkan penerimaan melalui pemutakhiran data wajib pajak, digitalisasi pembayaran, integrasi data antar perangkat daerah, serta pemanfaatan aset daerah. Target pajak daerah tahun 2027 dipatok sebesar Rp1,130 triliun.
Anggaran infrastruktur dan pelayanan publik direncanakan mencapai Rp1,210 triliun atau 38,17 persen dari total belanja. Program unggulan mencakup pembangunan Jalan Lintas Utara–Selatan, penanganan banjir Kali Lamong, program Gresik Bebas Banjir tahap II, serta penyediaan air bersih melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
Pengelolaan persampahan juga diperkuat melalui sejumlah TPST — TPST Ngipik berkapasitas 20 ton/hari, Belahanrejo 25 ton/hari, dan TPST tahap II yang dijadwalkan beroperasi Februari 2027 dengan kapasitas 70 ton/hari. Dukungan operasional TPST Belahanrejo dialokasikan sebesar Rp3,6 miliar.
Kinerja Perumda Giri Tirta akan dievaluasi menyeluruh, mencakup aspek keuangan, efisiensi biaya, penurunan tingkat kehilangan air, serta percepatan perbaikan jaringan. Penyertaan modal akan didasarkan pada kelayakan dan manfaat nyata bagi masyarakat.
Di sektor pendidikan dan kesehatan, anggaran diarahkan untuk perbaikan sarana sekolah, penanganan anak putus sekolah, pengembangan Puskesmas Rawat Inap, pengadaan ambulans, serta peningkatan layanan rumah sakit dan ketersediaan dokter spesialis.
Perlindungan sosial juga diperkuat, antara lain dengan peningkatan jumlah penerima bantuan bagi marbot, penjaga makam, dan guru ngaji menjadi 13.171 orang. Program Gresik Kerja, pelatihan vokasi, job fair, dan kemitraan dengan industri terus diperluas untuk menyerap tenaga kerja.
Sementara itu, proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) diperkirakan mencapai Rp321,837 miliar, berdasarkan asumsi realisasi pendapatan APBD 2026 sebesar 98 persen dan belanja 95 persen. Seluruh alokasi akan disesuaikan dengan kemampuan fiskal, kesiapan teknis, dan kebutuhan masyarakat. Masukan DPRD menjadi bahan penyempurnaan sebelum RAPBD 2027 ditetapkan.
“Tantangannya adalah memastikan besarnya anggaran benar-benar berujung pada jalan yang lebih baik, banjir yang tertangani, sampah yang terkendali, serta layanan kesehatan dan pendidikan yang semakin mudah dijangkau masyarakat,” tegas Bupati. [kim.kt]
