DPR RI Jakarta, Bhirawa. – Anggota Komisi IV DPR RI, Hindun Anisah, mendesak pemerintah melalui Perum Bulog dan Kementerian Pertanian mengambil langkah taktis mengendalikan lonjakan harga beras di tengah ancaman fenomena El Nino.
Langkah konkret pengendalian harga mendesak dilakukan agar krisis iklim tak semakin menggerus daya beli dan memberatkan beban hidup rakyat.
“Kami meminta agar harga beras terkendali. Walaupun stok beras nasional diklaim aman, pemerintah juga harus menjaga agar harga di pasar tetap terkendali. Jangan sampai masyarakat justru harus membeli beras dengan harga semakin mahal,” ujar Hindun di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Hindun merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) Oktober 2026 yang mencatat kenaikan rata-rata harga beras eceran menembus Rp15.765 per kilogram dan grosir Rp14.994 per kilogram.
Lonjakan harga paling ekstrem bahkan terjadi di wilayah timur Indonesia seperti Papua Pegunungan yang menyentuh angka Rp32.276 per kilogram.
“Bulog harus hadir ketika harga mulai bergerak naik. Distribusi beras SPHP perlu diperkuat dan dipastikan menjangkau pasar-pasar tradisional serta wilayah yang mengalami kenaikan harga tinggi,” ujarnya.
Menurutnya, Bulog dan Kementan harus mengoptimalkan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) melalui operasi pasar Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Pemantauan rantai pasok secara langsung di gudang distributor dan pedagang pasar dinilai krusial guna mengikis praktik spekulasi atau penimbunan beras.
“Saya meminta Bulog dan Kementerian Pertanian tidak hanya mengandalkan laporan administratif di atas kertas. Turun langsung ke lapangan, cek kondisi gudang dan pasar untuk mencari penyebab kenaikan serta lakukan intervensi cepat,” kata Hindun.
Ia menyentil lonjakan Indeks Perkembangan Harga (IPH) beras di 84 kabupaten/kota pada awal November 2026, seperti kenaikan tajam di Rote Ndao yang mencapai 8,01 persen.
Skema penyaluran bantuan pangan beras bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dituntut untuk dipercepat demi menjaga ketahanan gizi keluarga rentan.
“Pemerintah harus mengoptimalkan program bantuan pangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Bantuan tersebut sangat membantu menjaga daya beli kelompok rentan yang paling terdampak kenaikan harga pangan,” ucapnya.
Hindu menegaskan aturan mengenai penindakan tegas bagi para mafia dan spekulan beras harus ditegakkan tanpa kompromi oleh Satgas Pangan Polri. Kedaulatan dan keterjangkauan harga pangan pokok dipandang sebagai fondasi utama stabilitas nasional.
“Penegakan hukum terhadap oknum penimbun pasokan beras harus dilakukan secara transparan dan tegas. Jangan biarkan masyarakat menjadi pihak yang paling dirugikan akibat permainan tata niaga pangan,” tutupnya. [ira.dre]
