Ketua Komite III DPD RI, Filep Wamafma.
DPD RI Jakarta. Bhirawa. – Komite III Dewan Perwakilan Daerah DPD RI terus mendorong percepatan perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen sebagai langkah strategis memperkuat sistem pendidikan nasional, meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik, serta menjamin keadilan dan perlindungan profesi guru dan dosen di seluruh Indonesia.
Hal tersebut menjadi perhatian dalam laporan Tim Ahli Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU Guru dan Dosen yang disampaikan pada Rapat Pleno I Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.
Filep menegaskan bahwa perubahan UU Guru dan Dosen dapat menjadi agenda reformasi mendasar terhadap kedudukan, kesejahteraan, perlindungan, dan masa depan profesi pendidik.
“Guru dan dosen adalah fondasi pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Pendidikan berkualitas mensyaratkan kesejahteraan, kepastian status, dan perlindungan hukum tenaga pendidiknya dijamin secara adil. Pendidikan yang bermutu dimulai dari guru dan dosen yang sejahtera dan bermartabat,” tegas Filep di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Dia menambahkan, berdasarkan laporan Tim Ahli, terdapat delapan isu strategis yang menjadi fokus perubahan UU Guru dan Dosen, yakni:
1.Reformulasi kedudukan guru dan dosen sebagai profesi strategis negara.
2.Penguatan standar kesejahteraan dan penghasilan yang layak.
3.Reformasi sistem sertifikasi guru dan dosen.
4.Kepastian status dan perlindungan guru serta dosen non-ASN.
5.Pemerataan distribusi tenaga pendidik, khususnya di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
6.Penguatan perlindungan hukum dalam pelaksanaan tugas profesional.
7.Penataan beban kerja yang proporsional dengan kompensasi dan pengembangan karier.
8.Penguatan kompetensi digital dan kecerdasan artifisial (AI) dalam pendidikan.
Di kesempatan yang sama, Filep memberikan perhatian khusus terhadap ketimpangan kesejahteraan guru negeri dan swasta, persoalan guru honorer, dosen kontrak, serta keterbatasan akses sertifikasi dan pengembangan profesional.
Dalam laporan Tim Ahli disebutkan bahwa berdasarkan data Kemendikdasmen tahun 2026, masih terdapat sekitar 800.000 guru aktif yang belum mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG). Kondisi tersebut menunjukkan perlunya pembenahan sistem sertifikasi agar lebih inklusif dan berkeadilan.
“Guru swasta, guru honorer, dosen tetap maupun tidak tetap sama-sama berkontribusi mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemerintah sudah semestinya menghadirkan perlindungan yang proporsional dan berkeadilan,” ujar Filep.
Sebagai wakil daerah, Filep juga menekankan pentingnya pengaturan khusus distribusi tenaga pendidik di wilayah kepulauan, perbatasan, pegunungan, dan daerah terpencil, termasuk Papua.
Menurutnya, pemerataan pendidikan melalui pembangunan fasilitas sekolah layak disertai ketersediaan guru dan dosen yang berkualitas, insentif penugasan, jaminan kesejahteraan, serta pengembangan karier.
Dalam proses penyusunan perubahan undang-undang tersebut, Tim Ahli Komite III DPD RI telah melaksanakan berbagai kegiatan pengumpulan data, rapat dengar pendapat, uji empiris di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran dan FKIP Universitas Negeri Yogyakarta, serta peer review bersama organisasi dan pemangku kepentingan pendidikan di Jakarta pada 19–21 Oktober 2026.
Pertemuan itu menghasilkan Draf Naskah Akademik, yang terus disempurnakan berdasarkan masukan akademis, empiris, dan kebutuhan pengaturan hukum.
“Komite III menargetkan finalisasi draf Naskah Akademik, draf RUU, serta bahan harmonisasi sebelum 25 November 2026. Selanjutnya, direncanakan uji sahih di Universitas Sebelas Maret dan Universitas Muhammadiyah Surakarta pada 30 November–2 Desember 2026,” katanya.
Filep menegaskan bahwa Komite III DPD RI akan terus mengawal proses perubahan UU Guru dan Dosen agar menghasilkan regulasi yang responsif terhadap tantangan pendidikan, perkembangan teknologi, dan ketimpangan antarwilayah.
“Reformasi pendidikan tidak cukup berorientasi pada kurikulum, infrastruktur, dan teknologi. Kunci utama kemajuan pendidikan adalah manusia yang mendidik. Jika negara ingin membangun generasi emas Indonesia, maka negara harus terlebih dahulu memuliakan profesi guru dan dosen,” tutupnya. [ira.hel].
