Jakarta, Bhirawa – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mendalami 14 temuan yang dikategorikan sebagai dugaan pelanggaran berat dalam pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) jenjang SMA/MA dan SMK/MAK gelombang pertama 2026. Temuan tersebut telah dikoordinasikan dengan Inspektorat Jenderal untuk proses pemeriksaan dan tindak lanjut.
Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah (BKPDM), Toni Toharudin, mengatakan penanganan dugaan pelanggaran dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan bukti dan hasil verifikasi. Karena itu, setiap temuan tidak serta-merta langsung dikenai sanksi sebelum melalui proses pendalaman.
Dalam rekapitulasi awal pelaksanaan TKA gelombang pertama, tercatat 14 temuan yang masuk kategori pelanggaran berat. Selain itu, Kemendikdasmen juga mencatat sejumlah dugaan pelanggaran tata tertib yang melibatkan peserta didik maupun pelaksana di satuan pendidikan.
“Pada gelombang pertama ada 14 temuan yang dikategorikan sebagai pelanggaran berat. Kami sudah mengoordinasikan temuan tersebut dengan Inspektorat Jenderal untuk ditindaklanjuti,” ujar Toni dalam Temu Media Evaluasi Pelaksanaan TKA SMA/MA/Sederajat dan SMK/MAK Tahun 2026 di Kantor Kemendikdasmen, Senin (9/11).
Kepala Pusat Asesmen Pendidikan (Pusmendik), Rahmawati, menjelaskan dugaan pelanggaran tidak hanya melibatkan peserta didik, tetapi juga dapat dilakukan unsur pelaksana di sekolah, termasuk pengawas dan teknisi. Penentuan sanksi harus melalui tahapan konfirmasi dan verifikasi oleh Inspektorat Jenderal. “Kami cukup berhati-hati ketika menjatuhkan sanksi. Ini tidak bisa serta-merta hanya berdasarkan bukti yang ada di media sosial, tetapi juga melalui proses pendalaman,” jelas Rahmawati.
Salah satu bentuk dugaan pelanggaran yang ditemukan selama gelombang pertama adalah siaran langsung (live) dan unggahan foto dari ruang ujian. Meski tidak seluruh unggahan menampilkan substansi soal, tindakan tersebut tetap dinilai melanggar ketentuan pelaksanaan TKA.
Meski demikian, evaluasi Kemendikdasmen menunjukkan adanya penurunan jumlah dugaan pelanggaran pada gelombang kedua. Dari sebelumnya 308 temuan pada gelombang pertama, jumlahnya turun menjadi 68 temuan pada gelombang kedua atau berkurang sekitar 78 persen.
Untuk memperkuat pengawasan, BKPDM berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta Unit Layanan Terpadu (ULT) Kemendikdasmen. Pengawasan bersama Ombudsman RI juga dilakukan di 34 provinsi.
Selain itu, BKPDM telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 001 Tahun 2026 pada 2 November 2026. Surat tersebut mengingatkan dinas pendidikan, kantor wilayah Kementerian Agama, dan satuan pendidikan agar mematuhi seluruh ketentuan tata tertib pelaksanaan TKA.
Toni juga mengingatkan satuan pendidikan untuk memastikan seluruh unsur sekolah memahami tata tertib sebelum pelaksanaan asesmen. Hingga kini, klarifikasi bersama dinas pendidikan dan pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal terhadap sejumlah dugaan pelanggaran masih berlangsung. Setiap temuan akan ditindaklanjuti berdasarkan bukti yang diperoleh. [ina.wwn]
