Kota Kediri, Bhirawa – Kejaksaan Negeri Kota Kediri bersama Pemerintah Kota Kediri turun langsung mengawasi pelaksanaan program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Pengawasan ini untuk memastikan bantuan Rp35 juta per rumah digunakan sesuai peruntukan dan diberikan kepada warga yang memenuhi kriteria.
Peninjauan dilakukan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP), Inspektorat, serta Tim Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) Kejaksaan Negeri Kota Kediri, Selasa (10/11). Kunjungan menyasar tiga lokasi, yakni Kelurahan Balowerti, Tempurejo, dan Banjarmlati.
Kepala DPKP Kota Kediri Syamsul Bahri mengatakan, peninjauan tersebut merupakan evaluasi lapangan kedua setelah sebelumnya dilakukan saat progres rehabilitasi masih nol persen. Dalam pemantauan terbaru, pengerjaan telah mencapai sekitar 50 persen.
“Evaluasi kali ini merupakan kunjungan lapangan kedua setelah sebelumnya dilakukan saat masih 0 persen. Pada tahap ini, progres rehabilitasi telah mencapai sekitar 50 persen dan selanjutnya akan dilakukan pemantauan kembali hingga seluruh pekerjaan selesai 100 persen,” jelas Syamsul.
Pada 2026, DPKP menargetkan bantuan sosial RTLH menyasar 200 unit rumah. Hingga saat ini, realisasi penerima bantuan tercatat sebanyak 190 orang. Sejumlah calon penerima lainnya tidak dapat melanjutkan program karena meninggal dunia maupun mengundurkan diri. Sisa alokasi kemudian digeser ke Perubahan Anggaran Keuangan (PAK).
Setiap penerima memperoleh bantuan Rp35 juta dalam bentuk uang yang dibelanjakan secara mandiri untuk kebutuhan rehabilitasi. Perbaikan meliputi bagian atap, lantai, dinding, dan kamar mandi. Pengerjaan setiap rumah ditargetkan selesai maksimal dua bulan.
Calon penerima harus memenuhi persyaratan administrasi, di antaranya rumah yang direhabilitasi merupakan milik sendiri dan masuk kategori desil 1 sampai 4. Dalam pelaksanaannya, kelurahan mengusulkan pendamping untuk membantu penerima membeli material sekaligus mendampingi pekerjaan rehabilitasi.
Tim PPS Kejaksaan Negeri Kota Kediri Bernadeta Susan mengatakan, pengawalan dilakukan karena program RTLH merupakan salah satu proyek strategis daerah yang ditetapkan melalui SK Wali Kota. Kejaksaan memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai aturan dan petunjuk teknis.
Salah satu perhatian utama adalah penggunaan bantuan Rp35 juta agar benar-benar dimanfaatkan untuk memperbaiki rumah, bukan kepentingan lain.
“Kita melakukan pengecekan terhadap kondisi rumah penerima manfaat, memastikan kesesuaian penerima dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta menanyakan secara langsung terkait penerimaan dan penggunaan dana bantuan,” ujar Susan.
Hasil peninjauan selanjutnya menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki pelaksanaan program RTLH pada tahap berikutnya agar lebih tepat sasaran dan sesuai ketentuan.
Sementara itu, Anwar, warga Kelurahan Banjarmlati yang menjadi salah satu penerima bantuan, mengaku bersyukur memperoleh bantuan Rp35 juta. Sehari-hari bekerja sebagai penjahit, ia berencana menggunakan bantuan tersebut untuk memperbaiki atap rumah yang bocor saat musim hujan.
“Bantuan ini saya gunakan untuk memperbaiki bagian atap rumah karena bocor saat musim hujan. Apabila masih ada sisa, rencananya akan saya gunakan untuk memperbaiki kamar mandi yang juga membutuhkan perbaikan,” tutur Anwar. [van/nov.gat]
