Oleh:
Dr. IG. NG. Indra S. Ranuh, SH, CN, M.Si
Analis Kebijakan Publik
Harga BBM kembali naik. Angkanya bukan sekadar statistik ia segera berubah menjadi ongkoshidup yang lebih mahal di dapur, di jalan, dan di pasar. Di tengah situasi global yang tidakbersahabat, keputusan ini bisa dipahami. Tapi satu pertanyaan penting tidak boleh dihindari, apakah negara hanya akan menyesuaikan harga, atau sekaligus membenahi arahkebijakan energinya?
Di titik inilah publik menilai. Bukan sekadar benar atau salahnya keputusan, melainkan apakahnegara hadir dengan solusi yang adil.
Secara ekonomi, kenaikan BBM non-subsidi adalah konsekuensi logis. Harga minyak duniamelonjak, biaya impor meningkat, dan fiskal tidak bisa terus menanggung selisih. Dalam
kerangka cost pass-through, keputusan ini bahkan bisa disebut rasional. Namun rasionalitas
ekonomi tidak selalu identik dengan keadilan sosial.
Masalahnya, Indonesia tidak berdiri di atas sistem energi yang sepenuhnya efisien. Kita masihmemelihara dua dunia sekaligus: harga BBM non-subsidi dilepas, sementara BBM subsididitahan.Akibatnya, setiap kenaikan harga justru menciptakan efek berantai: konsumen berpindah ke
BBM subsidi, beban APBN tetap membesar, dan distorsi semakin dalam.
Ini bukan solusi. Ini hanya menunda masalah.Paul Cairney menyebut kondisi ini sebagai policy inconsistency ketika kebijakan tampak benarsecara parsial, tetapi gagal secara keseluruhan karena tidak konsisten antar instrumen.
Siapa yang Menikmati Subsidi?
Di sinilah letak persoalan paling sensitive dan sering dihindari.
Subsidi BBM selama ini tidak diberikan kepada orang, melainkan kepada barang. Artinya,
siapa pun yang membeli BBM bersubsidi akan mendapat manfaat, tanpa melihat apakah ia
benar-benar membutuhkan.
Data berbagai kajian (Kementerian Keuangan, Bappenas, hingga World Bank) menunjukkanpola yang konsisten: sekitar 40% kelompok masyarakat berpendapatan atas menikmatilebih dari 60-70% subsidi energi, sementara 40% kelompok terbawah hanya menikmatisekitar 15-20%.
Angka ini menjelaskan satu hal: subsidi yang dimaksudkan untuk melindungi justru lebihbanyak dinikmati oleh mereka yang relatif kuat.Mengapa ini terjadi?
Pertama, kelompok menengah dan atas memiliki kendaraan lebih banyak dan digunakan lebih
sering. Semakin tinggi konsumsi BBM, semakin besar pula subsidi yang “dikonsumsi”.
Kedua, sebagian subsidi juga mengalir ke sektor usaha non-target angkutan logistik, distribusikomersial, hingga industri kecil-menengah yang memanfaatkan harga murah sebagai penekan
biaya operasional.
Ketiga, ada kebocoran klasik: penyalahgunaan distribusi, penimbunan, hingga praktik moral
hazard akibat selisih harga yang terlalu lebar.
Sementara itu, kelompok masyarakat miskin yang seharusnya menjadi sasaran utama justru:
o memiliki kendaraan terbatas
o lebih jarang mengonsumsi BBM secara langsung
o lebih bergantung pada transportasi umum
Artinya, mereka hanya menikmati sebagian kecil subsidi, tetapi menanggung dampak
inflasinya secara penuh.
Di sinilah paradoks itu terjadi: negara mengeluarkan anggaran besar atas nama keadilan,tetapi hasilnya justru tidak adiL.
Dari SPBU ke Meja Makan
Kenaikan BBM tidak berhenti di SPBU. Ia menjalar ke seluruh sistem ekonomi.
Biaya transportasi naik. Distribusi pangan menjadi lebih mahal. Harga kebutuhan pokok ikutterdorong. Ini yang disebut sebagai cost-push inflation dan seperti biasa, yang paling
terdampak bukan mereka yang paling banyak mengonsumsi BBM, tetapi mereka yang palingrentan terhadap kenaikan harga.
Amartya Sen mengingatkan bahwa kemiskinan bukan hanya soal pendapatan, tetapi soal aksesterhadap kebutuhan dasar. Ketika harga pangan naik akibat biaya energi, maka yang tergerusbukan sekadar daya beli tetapi juga rasa keadilan.
Negara Butuh Legitimasi, Bukan Sekadar Keputusan
Dalam teori Strategic Triangle Mark Moore, kebijakan publik tidak cukup hanya benar secarateknis. Ia juga harus memiliki legitimasi publik dan legitimasi tidak dibangun dari angka-angkaAPBN, melainkan dari persepsi keadilan.Jika negara ingin menjaga legitimasi di tengah kenaikan harga BBM, maka ada satu prinsipyang tidak boleh dilanggar: beban tidak boleh jatuh pada mereka yang paling lemah.
Di sinilah kebijakan tidak boleh berhenti pada kenaikan harga. Negara harus aktif menyeimbangkan dampaknya.
Membenahi, Bukan Sekadar Menambal
Solusi tidak selalu harus mahal. Yang dibutuhkan adalah presisi.
- Alihkan Subsidi dari Barang ke Orang
Subsidi harus berbasis data NIK, DTKS, dan integrasi kendaraan agar hanya diterima oleh mereka yang berhak. Dengan pendekatan ini, negara tetap melindungi kelompok miskin tanpa harus membakar anggaran secara tidak efisien. - Turunkan Biaya Energi Rumah Tangga
Jika harga BBM naik, maka negara harus menahan tekanan di sektor yang langsung menyentuh kebutuhan dasar.
Langkah konkret yang bisa dilakukan:
- menjaga atau menurunkan tarif listrik untuk kelompok bawah
- menstabilkan harga LPG 3 kg dan hingga 5 kg
- memastikan distribusi LPG tepat sasaran
Dengan demikian, beban dapur rumah tangga tetap terkendali.
Ini bukan sekadar kebijakan ekonomi. Ini soal menjaga martabat hidup masyarakat.
- Subsidi Logistik, Bukan Harga BBM
Menahan harga BBM sering tidak tepat sasaran. Sebaliknya, subsidi logistik pangan jauh lebih efektif. Dengan menjaga biaya distribusi, negara bisa menahan kenaikan harga bahan pokok tanpa harus memperbesar subsidi energi. - Perbaiki Tata Kelola, Kurangi Kebocoran
Digitalisasi distribusi BBM, pengawasan berbasis data, dan penertiban penyalahgunaan harus menjadi prioritas. Efisiensi sering tidak datang dari anggaran baru, tetapi dari keberanian memperbaiki sistem lama.
Negara Tidak Boleh Terlihat Jauh
Kenaikan harga BBM adalah realitas global. Tetapi cara meresponsnya adalah pilihan politik dan moral. Negara bisa memilih menjadi sekadar penyesuai harga atau menjadi pelindung dampak.
Pilihan pertama cepat, tetapi dangkal. Pilihan kedua lebih sulit, tetapi memberi makna.
Harga BBM boleh mengikuti pasar. Itu hukum ekonomi. Tetapi kebijakan tidak boleh ikut arus. Itu soal keberpihakan.
Jika subsidi terus diberikan kepada yang paling banyak mengonsumsi, maka keadilan akan selalu kalah oleh volume.
Namun jika negara berani mengubah arah dari barang ke orang, dari reaksi ke strategi maka bahkan kenaikan harga pun bisa diterima sebagai bagian dari perbaikan.
Dan di situlah legitimasi dibangun: bukan dari keputusan yang terasa berat, melainkan dari beban yang berhasil dibuat lebih ringan.
———– *** ————-
