Pemkab Kediri, Bhirawa
Pemerintah Kabupaten Kediri menargetkan revitalisasi Pasar Ngadiluwih tuntas pada tahun ini. Saat ini, Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kabupaten Kediri tengah menyiapkan proses pengadaan untuk menyelesaikan pekerjaan tahap akhir atau finishing.
Kepala Disperdagin Kabupaten Kediri, Tutik Purwaningsih, menyampaikan tahapan audit proyek oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah selesai dilakukan. Pemkab kini menunggu laporan resmi sebelum melanjutkan proses pengerjaan lanjutan.
“Audit BPK sudah selesai dan kami tinggal menunggu hasil resminya. Setelah itu dilanjutkan persiapan tender untuk pekerjaan yang belum terselesaikan,” kata Tutik, Senin (18/5).
Pemkab Kediri menyiapkan anggaran sekitar Rp2 Miliar guna menyempurnakan pembangunan pasar tersebut. Dana itu akan digunakan untuk pekerjaan finishing pada sejumlah bagian yang masih perlu diselesaikan.
Menurut Tutik, pembangunan utama pasar sejatinya telah rampung sesuai masa kontrak sebelumnya yang berakhir pada 5 Maret 2026.
Meski demikian, masih terdapat beberapa pekerjaan tambahan yang harus diselesaikan sebelum pasar dapat dioperasikan secara penuh.
Beberapa di antaranya meliputi pembangunan pagar di sisi barat pasar, pemasangan penerangan jalan umum (PJU), serta penyempurnaan tampilan depan bangunan atau fasad pasar.
Disperdagin memperkirakan proses tender dapat diselesaikan dalam waktu sekitar dua bulan. Setelah itu, pengerjaan tahap akhir ditarget berlangsung selama tiga hingga empat bulan.
“Kalau sesuai perencanaan, seluruh pekerjaan bisa selesai sekitar November,” ujarnya.
Selain fokus pada penyelesaian fisik bangunan, Disperdagin juga mulai melakukan penataan pedagang. Pendataan pedagang, penomoran kios dan lapak, hingga pembagian zonasi saat ini tengah dipersiapkan.
Pasar Ngadiluwih nantinya akan memiliki sekitar 700 lapak serta 41 kios permanen. Pemkab juga menyiapkan area kuliner untuk menunjang aktivitas perdagangan di kawasan pasar.
Tutik menjelaskan, penempatan pedagang akan dilakukan melalui mekanisme undian berdasarkan jenis usaha atau zonasi masing-masing. Langkah itu dilakukan agar penataan pasar lebih tertib dan meminimalkan potensi konflik antar pedagang.
“Pedagang akan dikelompokkan sesuai jenis dagangannya masing-masing agar lebih tertata,” jelasnya.
Sementara itu, rencana penerapan sistem parkir elektronik atau e-parking disebut belum menjadi prioritas pada tahun ini. Pemkab memilih memfokuskan anggaran untuk percepatan operasional pasar terlebih dahulu.
“Prioritas kami pasar bisa segera digunakan pedagang dan aktivitas ekonomi kembali berjalan,” pungkas Tutik. [van.nov.hel]
