Pemkab Mojokerto, Bhirawa. – Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra mengatakan, sinergitas antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan Tenaga Pendamping Profesional Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa (TPP P3MD) untuk memperkuat pembangunan pada ranah desa sangat penting.
Karena pembangunan desa memiliki pengaruh langsung pada pencapaian pembangunan Kabupaten Mojokerto. Karena itu Pendamping diharapkan memahami arah pembangunan daerah serta mampu membantu pemerintah desa dalam menyusun perencanaan yang tepat sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat.
Itulah poin penting disampaikan Bupati saat acara Sinergitas Program Pemerintah Kabupaten Mojokerto bersama TPP P3MD Tahun 2026, di RM Denbei Pungging, Senin (10/8) sore.
“Pembangunan desa memiliki pengaruh langsung terhadap pencapaian pembangunan Kabupaten Mojokerto, karena itu, saya berharap para pendamping memahami arah pembangunan daerah dan mampu membantu pemerintah desa menyusun perencanaan yang tepat, mendorong partisipasi masyarakat, memperkuat tata kelola, serta memastikan program yang dijalankan memberikan manfaat,” imbaunya.
Demi memaksimalkan pembangunan desa, Bupati menyebut terkait pentingnya pengembangan potensi ekonomi desa di tengah persaingan ekonomi global.
Ia mendorong penguatan UMKM, koperasi, BUM Desa, dan BUM Desa Bersama sebagai bagian dari upaya meningkatkan daya saing serta menciptakan ruang ekonomi yang cukup bagi masyarakat desa.
“Saya ingin potensi desa dapat dikembangkan menjadi kegiatan ekonomi yang memberikan nilai tambah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.
Selain itu Bupati membeberkan beberapa arahan pemerintah pusat/nasional. Arahan tersebut antara lain, menjaga disiplin fiskal, meningkatkan efisiensi anggaran, memperkuat ketahanan pangan lokal, menjaga iklim investasi, mempercepat digitalisasi pemerintahan, hingga memastikan perlindungan sosial tepat sasaran.
Mengenai arahan pemerintah nasional di atas, bupati kembali mengingatkan pada para pengurus dan anggota TPP P3MD tentang betapa pentingnya peran yang diemban demi kebaikan masyarakat.
“Arahan tersebut (pemerintah nasional) perlu dikawal sampai tingkat desa, karena itu, tenaga pendamping profesional memiliki peran penting dalam menghubungkan kebijakan pemerintah dengan kebutuhan masyarakat di lapangan, saudara harus memahami kebijakan daerah sekaligus kondisi desa,” tutupnya.
Tampak hadir mendampingi bupati, Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto Tatang Mahendrata, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (DPMD) Sugeng Nuryadi, dan Para Camat Se-Kabupaten Mojokerto.
Hadir pula instansi terkait seperti Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Mojokerto,Para Pendamping Desa Dan Pendamping Lokal Desa, serta seluruh Tenaga Pendamping Profesional Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten Mojokerto. [min.dre]
