Situbondo, Bhirawa – Jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo memproyeksikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2027 sebesar Rp 1,35 triliun. Proyeksi tersebut disampaikan Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Situbondo, Senin (24/8).
Dalam rapat paripurna tersebut, Mas Rio, sapaan akrabnya menyampaikan Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran 2027. Dokumen itu menjadi dasar pembahasan antara Pemkab dan DPRD untuk menentukan arah kebijakan anggaran tahun depan.
Bupati Situbondo, Mas Rio mengatakan, proyeksi anggaran 2027 tidak terlepas dari visi dan misi pembangunan yang telah ditetapkan. Namun, sejumlah sektor akan menjadi perhatian utama, terutama infrastruktur, pendidikan dan kesehatan.
“Proyeksinya ya tidak jauh beda berdasarkan visi misi kita. Tapi persoalannya saya lihat di masyarakat itu satu, infrastruktur pendidikan. Kita dapat tambahan memang, dapat rehab yang relatif besar,” sebut Mas Rio.
Selain pendidikan, persoalan jalan juga menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Mas Rio menyebut kondisi tersebut tidak hanya terjadi pada jalan kabupaten, tetapi juga jalan desa yang membutuhkan intervensi pemerintah daerah.
“Jadi jalan-jalan desa ya mau nggak mau kita bantu. Tapi harus ada pelimpahan aset dulu sama kita,” ujarnya.
Kata Mas Rio, kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri karena desa saat ini dinilai memiliki keterbatasan anggaran untuk menangani kebutuhan pembangunan infrastruktur. Karena itu, Pemkab Situbondo membuka ruang untuk membantu, dengan tetap memperhatikan mekanisme pengelolaan dan pelimpahan aset.
Persoalan kesehatan juga menjadi salah satu fokus utama dalam rancangan APBD 2027. Mas Rio menegaskan keinginannya agar seluruh masyarakat Situbondo dapat memperoleh akses pelayanan kesehatan melalui program BPJS dan layanan berobat gratis.
“Sejak awal saya bilang, saya ingin sekali masyarakat tanpa terkecuali bisa merasakan program BPJS melalui berobat gratis itu,” tegasnya.
Namun, Mas Rio mengakui masih terdapat persoalan serius terkait sinkronisasi data penerima layanan kesehatan. Menurutnya, perbedaan data menjadi salah satu kendala yang harus segera diselesaikan pemerintah daerah.
“Memang dinamika soal data ini yang masih sangat tinggi. Data satu dengan yang lain tidak sinkron, makanya kita lakukan konsolidasi,” ungkapnya.
Mas Rio berharap konsolidasi data tersebut dapat memastikan seluruh warga Situbondo mendapatkan pelayanan kesehatan secara optimal.
“Harapannya sih apapun itu masyarakat pokoknya dia warga Situbondo ya dilayani dengan baik,” ungkap Mas Rio.
Kebutuhan anggaran untuk sektor kesehatan, khususnya pembiayaan BPJS, juga cukup besar. Mas Rio menyebut pihak BPJS meminta dukungan anggaran sekitar Rp 69 miliar untuk tahun berjalan.
“Makanya butuh besar ity soalnya anggarannya sampai permintaan BPJS itu tahun ini saja minta 69 miliar,” jelasnya.
Di sisi lain, Mas Rio juga menyinggung kemungkinan penghematan anggaran apabila pembiayaan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dialihkan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.
Menurutnya, belanja rutin untuk kebutuhan tersebut berada di kisaran Rp 550 miliar. Jika ditambah pembiayaan PPPK, angkanya dapat mencapai sekitar Rp 770 miliar.
“Pokoknya ya, kalau yang rutin itu Rp 550 miliar. Kalau sama PPPK itu sekitar Rp 770 miliar, tapi bisa konfirmasi ke TAPD. Sekitar itu, lumayan besar,” kata Mas Rio.
Menurutnya, jika pemerintah pusat benar-benar mengambil alih pembiayaan tersebut, Mas Rio menilai ruang fiskal Situbondo akan menjadi lebih longgar sehingga dapat diarahkan untuk pembangunan lainnya.
“Kalau itu, wah kita bisa bangun, pokoknya bangun apa aja di Situbondo,” ujarnya.
Persoalan jalan rusak juga menjadi salah satu perhatian utama dalam penyusunan APBD 2027. Rio mengungkapkan adanya perbedaan data mengenai kondisi jalan di Situbondo.
Mas Rio lalu membandingkan data dalam laporan pertanggungjawaban Bupati tahun 2023 yang menyebut kondisi jalan mantap berada di kisaran 84 persen. Namun, setelah dirinya dilantik dan meminta DPUPP melakukan pengecekan kembali, angka tersebut disebut jauh berbeda.
“Kalau Anda baca laporan pertanggungjawaban Bupati tahun 2023, itu kondisi jalan kita posisinya jalan mantap katanya di angka 84 persen. Tapi ketika saya kemarin sudah baru dilantik saya minta DPUPP coba cek. Ternyata di angka 62 persen atau 67 persen saya lupa. Jauh,” ungkapnya.
Perbedaan data tersebut, lanjut Mas Rio, menjadi salah satu dasar pemerintah untuk kembali melakukan pendataan dan menentukan prioritas penanganan infrastruktur jalan. “Ya itu, semuanya. Makanya kita fokuskan, misalnya aspirasi dewan fokus ke jalan itu,” kupasnya. [awi.gat]
