Adhy Karyono
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jawa Timur, Adhy Karyono, menyebut hasil evaluasi Pansus BUMD DPRD Jatim menggambarkan kondisi yang cukup serius. Menurutnya, pembenahan ini merupakan lanjutan reformasi BUMD yang sebelumnya sudah dilakukan Pemprov Jatim.
“Sebetulnya sudah ada beberapa yang kami tindak lanjuti, seperti reformasi di Bank Jatim dan penguatan PT Air Bersih Jatim (ABJ). Sekarang kami bergeser ke unit lain yang dianggap prioritas untuk direvitalisasi,” ujar Adhy.
Pemprov Jatim, lanjut Adhy, akan fokus pada empat aspek utama dalam reformasi BUMD ke depan. Mulai dari penguatan tata kelola perusahaan, penempatan sumber daya manusia yang profesional dan kompeten, pembenahan strategi bisnis agar lebih produktif dan menguntungkan, hingga peningkatan transparansi laporan keuangan dan operasional.
“Kalau dilihat dari jumlah penyertaan modal dan aset, memang tidak sebanding dengan hasilnya. Itu yang harus kita perbaiki,” tegasnya.
Sebagai langkah konkret, Sekdaprov menegaskan Pemprov Jatim segera membentuk tim khusus untuk mengaudit dan menganalisis kondisi internal BUMD yang dinilai bermasalah.
Tim tersebut nantinya akan menjadi dasar dalam menentukan langkah lanjutan, termasuk kemungkinan perombakan total jajaran direksi dan manajemen.
Saat disinggung soal peluang pergantian pengurus BUMD, Adhy memberi sinyal kuat bahwa opsi tersebut hampir pasti dilakukan demi menyelamatkan aset dan kepentingan daerah.
“Ya, seyogyanya demikian (dirombak, red). Kami sudah membentuk tim untuk menganalisis itu guna menindaklanjuti rekomendasi Pansus,” pungkasnya.
Melalui langkah pembenahan ini, Pemprov Jatim berharap seluruh BUMD kembali ke fungsi utamanya sebagai motor penggerak ekonomi daerah sekaligus lumbung PAD, bukan justru menjadi beban bagi APBD. [geh.gat]
