Kota Probolinggo, Bhirawa – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Marhaenis Probolinggo Melawan menggelar aksi damai di Pemkot Probolinggo, Senin (29/6) sore. Aksi yang berjalan kondusif itu berujung audiensi di ruang Kantor Wali Kota, dihadiri delapan dari 20 anggota aliansi — yang di dalamnya turut tergabung Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI).
Dalam aksi tersebut, Aliansi Marhaenis Probolinggo Melawan membacakan manifesto politik berisi lima tuntutan.
Pertama, pembatalan kenaikan BBM non-subsidi dan jaminan pasokan Pertalite di Kota Probolinggo berdasarkan Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 dan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Kedua, menuntut Pemkot menjatuhkan sanksi administratif berupa pembekuan izin operasi terhadap titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dari total 21-24 titik di lima kecamatan yang tidak memenuhi standar teknis Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
Ketiga, menuntut Pemkot menjalankan fungsi link and match ketenagakerjaan daerah berdasarkan Pasal 27 Ayat 2 UUD 1945. Keempat, mendesak Pemkot menyusun masterplan pengendalian banjir berbasis kajian teknis sesuai PP Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai.
Kelima, menuntut transparansi publik dalam pembangunan daerah berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Koordinator lapangan aksi, Sidqi Wahyudi, menegaskan bahwa kondisi masyarakat Kota Probolinggo saat ini semakin terjepit. Ia menyebut persoalan BBM, pengangguran, SPPG bermasalah, dan buruknya drainase kota sebagai isu mendesak yang harus segera direspons pemerintah.
“Tuntutan kami yaitu turunkan harga BBM karena masyarakat yang tercekik. Terkait SPPG yang bermasalah di Kota Probolinggo, ada lima yang kena suspend. Terus pengangguran di Kota Probolinggo yang semakin tinggi angkanya. Banyak program pemerintah yang bermasalah, kita menuntut untuk dievaluasi dan diawasi pengelolaannya,” ujar Sidqi.
Dalam forum audiensi, massa juga menyoroti tingginya angka pengangguran Kota Probolinggo yang disebut menempati posisi pertama di kawasan Tapal Kuda. Mereka menuntut Pemkot menjalankan fungsi link and match ketenagakerjaan agar lulusan SMK dan SMA dapat terserap dunia industri.
Menanggapi tuntutan tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Probolinggo dari Fraksi PDI Perjuangan, Santi Wilujeng Prastyani, menyatakan apresiasinya atas aksi yang berlangsung tertib. Ia mengakui kondisi nasional saat ini memang tengah tidak baik-baik saja.
“BBM naik, pengangguran banyak, saya cukup memahami kondisi seperti ini. Kita di DPRD juga butuh masukan, support, serta kritik dari adik-adik semuanya. Kantor DPRD Kota Probolinggo terbuka menerima aspirasi,” ujar Santi.
Santi menambahkan, untuk persoalan BBM yang merupakan kebijakan pusat, pihaknya berkomitmen meneruskan aspirasi mahasiswa ke DPR RI.
Sementara itu, Sekda Kota Probolinggo yang mewakili Wali Kota memberikan penjelasan atas sejumlah tuntutan. Terkait SPPG, ia menyebut pemerintah daerah telah membentuk tim satgas khusus untuk memastikan standar higiene dan IPAL terpenuhi. Lima SPPG yang sebelumnya disuspend karena instalasi pengolahan limbah tidak sesuai prosedur kini telah kembali beroperasi setelah memenuhi persyaratan.
“Tidak benar kalau dikatakan pemerintah daerah tidak melakukan apa-apa. Kita sangat concern. SPPG oleh Pak Wali Kota dikumpulkan, dimarahi. Kalau ada pelanggaran sekecil apa pun langsung ditutup, langsung diberikan sanksi,” tegasnya.
Mengenai pengangguran, Sekda memaparkan bahwa tingkat pengangguran sempat turun dari 4,53 persen menjadi 4,44 persen pada 2024, namun kembali naik menjadi 4,49 persen pada 2025.
Pemkot mengklaim telah mengupayakan sekitar 900 warga terserap kerja melalui pelatihan BLK dan job fair yang kini digelar tiga kali setahun. Ia juga menyebut persoalan link and match antara kurikulum SMK dengan kebutuhan industri sebagai tantangan nyata yang terus diupayakan penyelesaiannya.
Di penghujung audiensi, massa meminta perwakilan DPRD menandatangani komitmen tertulis atas tuntutan yang disampaikan. Santi menyatakan kesediaannya setelah membaca dokumen manifesto secara lengkap.
Aliansi Marhaenis Probolinggo Melawan menegaskan akan menggelar aksi lanjutan berskala lebih besar apabila tuntutan mereka tidak ditindaklanjuti secara nyata. [fir.kt]
