Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS, Farid Azhar Nasution menjadi salah satu narasumber Simposium Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah.
Jombang, Bhirawa. – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bersama Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat terus memperkuat upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat sebagai bagian dari kontribusi dalam membangun masyarakat yang mandiri dan berdaya.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui partisipasi LPS dalam kegiatan Majelis Pemberdayaan Masyarakat bertema “Membangun Kemandirian Masyarakat Menuju Indonesia Berdaya” yang diselenggarakan di Aula MAN 4 Jombang, Jumat (28/8).
Kegiatan yang menjadikan Pondok Pesantren Mamba’ul Ma’arif Denanyar Jombang sebagai tuan rumah tersebut diikuti sekitar 500 peserta yang terdiri dari santri, Kiai, tokoh agama, serta perwakilan pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Jombang dan sekitarnya.
Majelis Pemberdayaan Masyarakat merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi Simposium Nasional, Bahtsul Masail Inklusif, Bedah Buku, serta Ngaji Lingkungan dan Ketahanan Pangan. Rangkaian kegiatan tersebut menjadi ruang kolaborasi dalam mendorong penguatan kapasitas masyarakat dari berbagai aspek, termasuk pendidikan, ekonomi, lingkungan dan ketahanan pangan.
Acara ini dibuka secara resmi oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menekankan pentingnya penguatan kapasitas dan pengetahuan masyarakat sebagai fondasi untuk membangun kemandirian, termasuk melalui peningkatan literasi dan inklusi keuangan.
Menurutnya, pondok pesantren memiliki posisi strategis dalam proses pemberdayaan masyarakat karena tidak hanya berperan sebagai pusat pendidikan keagamaan, tetapi juga memiliki potensi besar sebagai penggerak kemandirian masyarakat.
“Pesantren memiliki dua sisi yang harus menjadi perhatian bersama. Di satu sisi, pesantren merupakan kekuatan besar dalam pemberdayaan masyarakat. Namun di sisi lain, kita juga tidak boleh menutup mata terhadap potensi pesantren menjadi kantong kemiskinan apabila aspek kemandirian ekonominya tidak diperkuat. Karena itu, sejak awal para Kiai mendirikan pesantren dengan menyiapkan lahan dan kegiatan produktif yang dapat menopang pembiayaan pesantren. Dengan demikian, santri yang memiliki keterbatasan ekonomi tetap dapat memperoleh pendidikan dan kesempatan untuk berkembang. Kemudian, pesantren harus mampu melahirkan pelaku-pelaku usaha yang mandiri. Inilah bentuk nyata pemberdayaan masyarakat. Pesantren sesungguhnya memiliki ekosistem yang lengkap untuk tumbuh menjadi kekuatan ekonomi yang kokoh, sebuah sistem yang tidak hanya mendidik, tetapi juga membangun keterampilan, menciptakan peluang usaha, dan menumbuhkan kemandirian. Pada akhirnya, kekuatan ekonomi pesantren harus mampu melahirkan masyarakat yang mampu berdiri di atas kaki sendiri,” jelas Muhaimin Iskandar.
Sementara itu, dalam rangkaian kegiatan tersebut, LPS hadir pada sesi pembukaan sekaligus menjadi salah satu narasumber dalam Simposium Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah. Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS, Farid Azhar Nasution menjadi salah satu dari empat narasumber dalam sesi panel yang berlangsung selama 60 menit.
Selain Farid Azhar Nasution, sesi tersebut menghadirkan Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu Kemenko Bidang Pemberdayaan Manusia, Prof. Dr. rer. nat. Abdul Haris, M.Sc, Komisaris Independen PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Lukmanul Hakim dan Direktur Utama Bank Syariah Indonesia, Anggoro Eko Cahyo, Diskusi dipandu oleh Dr. Amin Mudzakkir, Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertentu Kemenko Bidang Pemberdayaan Manusia.
Adapun kehadiran LPS dalam kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen LPS untuk terus meningkatkan literasi keuangan masyarakat melalui Program Kemasyarakatan LPS di bidang pendidikan.
Edukasi kepada kalangan pesantren dinilai strategis mengingat pesantren tidak hanya menjadi pusat pendidikan keagamaan, tetapi juga memiliki peran penting dalam membangun kapasitas dan kemandirian masyarakat di lingkungan sekitarnya.
Melalui kegiatan literasi keuangan, LPS memberikan pemahaman kepada santri, dan tokoh agama, serta pengasuh pondok pesantren mengenai fungsi dan peran LPS dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan serta pentingnya menabung di bank.
Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS, Farid Azhar Nasution, menyampaikan bahwa literasi keuangan tidak hanya berkaitan dengan pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan, tetapi juga kemampuan masyarakat dalam mengambil keputusan keuangan secara tepat dan bertanggung jawab.
“Literasi keuangan pada akhirnya bukan hanya tentang seberapa jauh masyarakat mengenal produk dan layanan keuangan, tetapi tentang kemampuan untuk mengambil keputusan keuangan yang tepat, aman, dan bertanggung jawab. Di sinilah peran pesantren dan para tokoh agama menjadi sangat penting sebagai sumber pengetahuan sekaligus penggerak di tengah masyarakat. Kami berharap semakin banyak masyarakat yang memahami pentingnya menabung di bank konvensional maupun bank syariah, memahami manfaat penjaminan simpanan, serta semakin percaya dan bijak dalam menggunakan layanan keuangan, termasuk layanan keuangan syariah,” papar Farid.
Untuk itu, LPS terus mendorong masyarakat untuk memahami bahwa keberadaan LPS merupakan bagian penting dalam menjaga kepercayaan terhadap sistem perbankan. LPS menjamin simpanan nasabah bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, masyarakat juga perlu memahami ketentuan dan persyaratan agar simpanannya dapat dijamin oleh LPS. Karena kepercayaan masyarakat merupakan salah satu fondasi penting bagi keberlangsungan sistem keuangan. Sejalan dengan hal tersebut, peningkatan literasi keuangan perlu dilakukan secara berkelanjutan agar masyarakat tidak hanya memiliki akses terhadap layanan keuangan, tetapi juga mampu memanfaatkannya secara tepat, aman, dan sesuai dengan kebutuhan. Farid Azhar Nasution, sosok teknokrat yang dekat dengan kehidupan santri
Di tengah perannya sebagai Wakil Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Farid Azhar Nasution menunjukkan kedekatan yang kuat dengan kultur pesantren.
Bagi Farid pesantren adalah sebuah simbol kesederhanaan sekaligus keteguhan nilai, sebuah ruang yang mengajarkan bahwa kemandirian tidak lahir dari kemewahan, melainkan dari ilmu, karakter, kerja keras dan keberanian untuk berdiri di atas kaki sendiri, kegiatan Majelis Pemberdayaan Masyarakat di Jombang menjadi gambaran bahwa literasi keuangan dapat disampaikan dengan pendekatan yang dekat dengan keseharian dan nilai-nilai masyarakat pesantren.
Sebagai pimpinan LPS, Farid membawa pesan bahwa membangun kepercayaan dan literasi keuangan tidak harus berjarak dengan masyarakat.
Dengan kedekatan yang ia miliki dengan kalangan pesantren, ia hadir berdialog bersama para kiai, santri dan tokoh masyarakat untuk menyampaikan pentingnya memahami peran LPS, menabung di bank maupun bank syariah, serta memanfaatkan layanan keuangan secara bijak.
Kedekatan kultural inilah yang membuat pesan-pesan literasi keuangan LPS dapat disampaikan dengan bahasa yang lebih dekat, hangat, dan mudah diterima oleh masyarakat pesantren.
Sosok pimpinan yang dekat dengan kultur pesantren ini sekaligus merepresentasikan semangat bahwa modernitas, profesionalisme dan nilai-nilai tradisi dapat berjalan berdampingan dalam mendorong masyarakat yang semakin literat, inklusif, dan mandiri.
Melalui kolaborasi dan edukasi yang berkelanjutan, LPS berkomitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat dan memperluas pemahaman mengenai peran LPS, penjaminan simpanan, serta pentingnya menabung di bank.
Upaya tersebut diharapkan dapat mendukung terwujudnya masyarakat yang semakin literat, inklusif, mandiri, dan berdaya, sejalan dengan semangat “Membangun Kemandirian Masyarakat Menuju Indonesia Berdaya”. [riq,rif.hel]
