DPRD Surabaya, Bhirawa
Fraksi PDI Perjuangan–PAN DPRD Kota Surabaya memberikan dukungan terhadap arah kebijakan Pemerintah Kota Surabaya dalam menjaga keberlanjutan pembangunan dan pelayanan publik melalui Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Dukungan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Surabaya, Jumat (28/8/2026), saat Fraksi PDI Perjuangan–PAN menyampaikan pemandangan umum terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Kota Surabaya Tahun Anggaran 2026.
Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan–PAN dalam penyampaian Pandangan Umum, Anas Karno, yang juga anggota Badan Anggaran DPRD Surabaya mengatakan perubahan APBD disusun di tengah tantangan ekonomi dan semakin terbatasnya ruang fiskal daerah.
Meski demikian, Fraksi PDI Perjuangan–PAN melihat fondasi ekonomi Surabaya tetap kuat. Kondisi tersebut menjadi modal penting untuk menjaga pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sekretaris Komisi A tersebut menambahkan salah satu langkah yang perlu terus diperkuat adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi potensi yang dimiliki Surabaya.
Digitalisasi pajak dan retribusi, pemutakhiran basis data, optimalisasi aset daerah serta penguatan BUMD dinilai menjadi langkah positif untuk meningkatkan kemandirian fiskal.
“Penguatan PAD tentu harus terus dilakukan, tetapi tetap dengan prinsip memberikan kemudahan dan tidak menjadi beban baru bagi wong cilik, pelaku usaha mikro, maupun masyarakat berpenghasilan rendah,” ujarnya.
Karena itu, peningkatan PAD diharapkan lebih banyak bertumpu pada peningkatan kepatuhan wajib pajak, penutupan potensi kebocoran serta optimalisasi produktivitas aset daerah.
Dorong Pembiayaan yang Terukur
Fraksi PDI Perjuangan–PAN juga mendukung pemanfaatan pembiayaan alternatif sebagai salah satu upaya menjaga pembangunan infrastruktur di tengah keterbatasan ruang fiskal.
Namun, Anas menekankan pentingnya perencanaan dan pengawasan yang baik agar pembiayaan alternatif tetap berada dalam koridor transparansi, akuntabilitas dan kehati-hatian fiskal.
“Yang terpenting bagaimana pembangunan tetap berjalan, tetapi kewajiban daerah ke depan juga tetap terukur dan sehat,” ujarnya.
Fraksi juga mendorong agar kualitas belanja terus ditingkatkan. Setiap anggaran diharapkan memiliki manfaat yang jelas dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Fokus pada Kebutuhan Warga
Dalam pemandangan umumnya, Fraksi PDI Perjuangan–PAN turut mendorong agar penguatan belanja modal dan infrastruktur pelayanan publik semakin diarahkan pada kebutuhan masyarakat di tingkat kampung.
Penanganan banjir dan genangan, perbaikan rumah tidak layak huni, penataan permukiman serta penguatan transportasi publik menjadi sejumlah sektor yang dinilai penting untuk terus diperhatikan.
Di sektor pelayanan dasar, fraksi berharap pemanfaatan SiLPA rumah sakit umum daerah dan Puskesmas dapat semakin mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Begitu pula dengan anggaran pendidikan, perlindungan sosial, penanganan kemiskinan dan upaya penurunan stunting yang diharapkan tetap menjadi prioritas dalam perubahan APBD 2026.
Anas menegaskan, sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kota Surabaya menjadi modal penting untuk memastikan perubahan APBD dapat menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga kesinambungan pembangunan.
Dengan semangat kemitraan yang konstruktif, Fraksi PDI Perjuangan–PAN berharap pembahasan Perubahan APBD 2026 dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang semakin efektif, tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh warga Surabaya. [dre]
