Dampak bencana gempa bumi di pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, mencatat 90 lebih korban jiwa. Banyak keluarga kehilangan orang-orang yang dicinta. Terasa makin berat dan pedih, karena bantuan kemanusiaan terlambat datang. Sampai disorot media asing, tidak sesuai dengan pemberitaan rilis dalam negeri. Padahal pemerintah tidak abai, melainkan jarak tempuh moda transportasi laut yang sangat jauh. Menyebabkan waktu tiba bantuan dan pertolongan kemanusiaan terasa sangat lama.
Ditambah pola bantuan dan pertolongan di Indonesia “belum biasa” menggunakan pesawat segera pada hari bencana. Konon cuaca udara sering berubah samoai membahayakan penerbangan. Masih banyak korban gempa yang kelaparan. Walau dirilis BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) telah diberangkatkan seribu ton bahan pangan. Namun Lokasi pengungsian terpencar-pencar. Karena gempa bumi terjadi di seantero pulau Flores, meliputi 7 kabupaten.
Harus diakui, tidak mudah menjangkau kelompok pengungsi korban bencana di Flores. Terutama yang berbukit-bukit seperti Nagekeo, dan pulau Palue (kabupaten Sikka). Pengerahan bantuan dan pertolongan lebih cepat setelah viral tersiar laporan di berbagai media asing tentang korban bencana yang belum tersentuh bantuan. Bantuan pertolongan dilakukan secara mandiri, rakyat membantu rakyat. Tidur di kebun beralas plastik, Berlindung di bawah pohon tanpa atap. Tak peduli malam terasa dingin menusuk tulang.
Masih sangat banyak korban yang memilih tetap hidup di luar rumah. Karena lebih aman dari ancaman gempa susulan yang setiap saat bisa merobohkan bangunan. Hingga sepekan pasca gempa bumi, terjadi lebih dari lima ribu gempa susulan. Setelah gempa utama berkekuatan 7,7 Skala Richter (SR), gempa susulan terbesar berkekuatan 6,2 SR. Sebanyak 31 gempa susulan berkekuatan di atas 5,0 SR. Serta 124 kali gempa yang bisa dirasa (lebih dari 3,5 SR). Selalu miris, setiap saat.
Tetapi masyarakat seantero Flores, memiliki pengalaman menghadapi “kesengsaraan akibat gempa.” Pada Desember 1992 terjadi gempa bumi berkekuatan 7,8 SR, hanya beda 0,1 SR dengan gempa yang baru saja terjadi (15 Agustus 2026). Tetapi gempa 1992 disertai tsunami dengan gelombang setinggi 26 meter. Semua yang di darat hancur, dan tenggelam.
Korban tewas (dan hilang) sekitar 2.500 orang. Sebanyak 90 ribu orang kehilangan tempat tinggal. Sangat lama tinggal di tempat pengungsian. Ironisnya, bantuan korban bencana tahun 1992 di-ikuti pula oleh korupsi. Termasuk yang di-koordinasi oleh media masa (koran).
Menteri Pertanian menjamin ketersediaan pangan di seluruh wilayah NTT (Nusa Tenggara Timur). Stok beras sebanyak 39 ribu ton. Sangat cukup (berlebih) untuk kebutuhan sampai 35 ribu pengungsi, yang ditaksir 300 ton sebulan. Konon beras bisa diminta setiap saat. Langsung akan dikirim. Bahkan Kementerian Pertanian juga sedang memikirkan perbaikan ladang, dan sistem irigasi yang rusak.
Kementerian Pertanian juga memeprsiapkan penyediaan alat dan mesin pertanian (alsintan). Terutama untuk tanaman kopi, kakao, dan kelapa yang menjadi ikon NTT. Bantuan kinerja sesungguhnya merupakan mandatory (kewajiban). Terdapat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana. Di dalamnya juga diatur pemberian modal usaha dalam pasal 27 ayat (1), berupa pinjaman lunak untuk usaha produktif diberikan kepada korban bencana.
Jaminan social menjadi hak korban bencana, sesuai UU Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Khususnya pasal 26 ayat (1), sekaligus di-kukuh-kan dalam UUD pasal 28H ayat (3). Kini saatnya me-realisasi bantuan korban bencana secara cepat, bermutu, dan bermartabat. Serta tidak terkendala birokrasi.
——— 000 ———
