Gresik,Bhirawa
Kondisi Jalan Poros Desa (JPD) di Kabupaten Gresik Jawa Timur masih membutuhkan perhatian serius dari pemangku kepentingan baik eksekutif maupun legislatif.
Berdasarkan data terbaru, tingkat kemantapan jalan poros desa baru mencapai 69 persen sehingga perbaikan infrastruktur dinilai perlu menjadi prioritas bersama antara legislatif dan eksekutif.
Sebagai upaya mencari solusi, Komunitas Wartawan Grissee (KWGe) bersama DPRD Gresik akan menggelar dialog publik bertema “Sinergi DPRD Gresik dan KWG Dalam Mengawal Jalan Poros Desa” di Gedung Nasional Indonesia, 2 Juni 2026.
Kegiatan tersebut menghadirkan sejumlah narasumber dari pemangku kebijakan, yakni Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, Ketua DPRD Gresik M Syahrul Munir serta Kepala Dinas PUTR Gresik Dhiannita Tri Astuti.
Ketua DPRD Gresik M Syahrul Munir mengatakan kondisi jalan poros desa saat ini memang menjadi perhatian serius wakil rakyat.
Menurutnya, keberadaan jalan yang layak sangat penting untuk menunjang mobilitas dan pertumbuhan ekonomi masyarakat desa.“Jalan poros desa ini menjadi urat nadi aktivitas masyarakat. Kalau akses jalannya baik, maka mobilitas warga lancar dan dampaknya ekonomi desa juga ikut tumbuh,” ujarnya pada Senin (1/6/2026)
Syahrul menegaskan legislatif berkomitmen mendukung penanganan jalan poros desa melalui penguatan anggaran.
“Selama ini memang belum semua ruas mendapatkan perhatian optimal. Melalui dialog ini kami berharap muncul solusi bersama sehingga pembangunan jalan poros desa benar-benar menjadi prioritas,” tambah politisi muda PKB tersebut.
Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gresik Tahun 2024, terdapat 218 ruas jalan poros desa dengan total panjang mencapai 436,93 kilometer.
Ketua KWGe Miftahul Arif menyampaikan tema yang diangkat sangat relevan dengan kondisi riil di lapangan. Sebab, masih banyak jalan poros desa yang membutuhkan penanganan.
“Selain menghadirkan pemangku kebijakan, kami juga mengundang kepala desa agar bisa duduk bersama membahas kondisi riil jalan poros desa di Gresik,” katanya.
Jurnalis CNN Indonesia itu menambahkan, dialog publik tersebut diharapkan menjadi ruang informasi sekaligus wadah penyampaian aspirasi masyarakat terkait pembangunan infrastruktur desa.
“Kami berharap dialog nanti berjalan lancar, terbuka dan menghasilkan gagasan yang konstruktif untuk pembangunan jalan poros desa,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas PUTR Gresik Dhiannita Tri Astuti melalui Kabid Bina Marga Eddi Pencoro mengatakan pada APBD 2026 telah dialokasikan anggaran sekitar Rp20 miliar untuk penanganan jalan poros desa.
Selain itu, dalam Perubahan APBD 2026 juga diusulkan tambahan anggaran sebesar Rp92 miliar khusus untuk penanganan JPD.
“Ada 22 ruas di APBD murni dan diusulkan 19 ruas tambahan di P-APBD khusus perbaikan jalan poros desa. Fokus kami di wilayah selatan karena kerusakan cukup parah ada di sana,” ungkapnya.
Menurut Eddi, mayoritas penanganan jalan dilakukan menggunakan konstruksi betonisasi karena dinilai lebih kuat menopang mobilitas kendaraan.
“Harapannya jalan yang dibangun nantinya lebih awet dan manfaatnya bisa dirasakan masyarakat dalam jangka panjang,” pungkasnya. [eri.kt]
