Jember, Bhirawa
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember kembali mencatatkan prestasi membanggakan di bidang pengelolaan keuangan daerah. Untuk tahun anggaran 2025, Pemkab Jember sukses mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
Predikat tertinggi dalam audit keuangan negara tersebut diserahkan langsung dalam agenda Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh BPK RI Perwakilan Jawa Timur, Jumat (29/5/2026).
Bupati Jember, Gus Fawait, yang hadir langsung dalam kegiatan tersebut menyampaikan rasa syukur sekaligus apresiasi kepada BPK RI Perwakilan Jawa Timur beserta seluruh tim auditor yang dinilai bekerja profesional selama proses pemeriksaan berlangsung.
“Kami sangat mengapresiasi koreksi, masukan, dan rekomendasi konstruktif dari tim BPK selama proses audit. Ini merupakan kerja profesional yang membutuhkan ketelitian dan integritas tinggi,” ujar Gus Fawait.
Menurutnya, capaian WTP tidak diraih secara instan, melainkan hasil kerja kolektif antara eksekutif dan legislatif. Ia juga memberikan apresiasi kepada DPRD Jember atas fungsi pengawasan yang berjalan baik, serta seluruh kepala OPD dan ASN yang disiplin dalam menyusun laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
Gus Fawait menegaskan, opini WTP bukan sekadar simbol penghargaan administratif, melainkan bukti nyata bahwa tata kelola keuangan daerah di Kabupaten Jember berjalan secara transparan dan akuntabel.
“Ini bukan hanya soal piala atau penghargaan formalitas. WTP adalah cerminan kerja keras, profesionalisme, dan komitmen seluruh jajaran dalam menjaga tata kelola keuangan yang bersih dan bertanggung jawab,” katanya.
Meski berhasil mempertahankan predikat WTP, Gus Fawait meminta seluruh jajaran Pemkab Jember tidak cepat berpuas diri. Menurut dia, mempertahankan kualitas tata kelola keuangan jauh lebih berat dibanding meraih penghargaan untuk pertama kali.
Ia juga mengakui masih terdapat sejumlah catatan dalam hasil pemeriksaan BPK yang harus segera ditindaklanjuti. Karena itu, Pemkab Jember berkomitmen menyelesaikan seluruh rekomendasi BPK tepat waktu sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan.
“Tujuan utama kami bukan sekadar mempertahankan sertifikat WTP, tetapi memastikan setiap rupiah APBD benar-benar memberi manfaat nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Jember,” pungkasnya. [geh.kt]
