Pemprov Jatim, Bhirawa – Pemerintah Provinsi Jawa Timur tengah mengajukan penetapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industri Halal pertama di Indonesia yang berlokasi di Kabupaten Sidoarjo. Usulan itu kini berada di tangan Kementerian Perindustrian RI.
Kawasan yang dimaksud adalah kawasan industri halal yang sudah beroperasi di area strategis Safe N Lock, Sidoarjo. Jika disahkan menjadi KEK, kawasan ini akan mendapatkan insentif lebih besar dari pemerintah pusat, termasuk kemudahan perizinan, fasilitas pajak, dan dukungan one-stop service untuk memperkuat rantai pasok produk halal nasional dan global.
“Saat ini sudah diusulkan oleh Kementerian Perindustrian. Tinggal menunggu keputusan dari Presiden. Menunggu kepresnya saja,” ujar Mhd Aftabuddin Rijaluzzaman, Plt Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Jatim, Minggu (6/9/2026).
Usulan KEK Industri Halal ini merupakan bagian dari upaya Pemprov Jatim memperkuat ekosistem ekonomi syariah daerah. Potensi Jatim dinilai sangat besar, dengan ribuan pondok pesantren yang tersebar di berbagai kabupaten/kota.
“Potensi ekonomi syariah di Jatim itu kan besar sekali. Pondok pesantrennya ada sekian ribu, nah yang perlu didorong adalah ekosistem syariahnya tadi harus diperkuat,” kata Aftabuddin.
Salah satu program unggulan yang menjadi tulang punggung penguatan ekosistem itu adalah One Pesantren One Product (OPOP).
Program ini memiliki tiga pilar utama, yaitu santripreneur, pesantrenpreneur, dan sociopreneur, yang masing-masing menargetkan pemberdayaan santri, pondok pesantren, dan masyarakat di sekitar pesantren agar memiliki jiwa wirausaha dan produk unggulan.
“OPOP, One Pesantren One Product itu memang program kerja unggulannya Ibu Gubernur. Di OPOP itu kan ada beberapa cabang. Ada santri-prener, pesantren-prener, sama socio-prener,” jelasnya.
Kawasan Industri Halal yang akan diusulkan menjadi KEK berlokasi di Safe N Lock, Lingkar Timur, Sidoarjo. Kawasan ini disebut sebagai kawasan industri halal pertama di Indonesia, dengan luas mencapai ratusan hektare dan telah menampung ratusan tenant, termasuk perusahaan multinasional.
“Kalau yang KEK Industri Halal ini direncanakan di Sidoarjo, yang Safe and Lock itu. Saat ini itu namanya Kawasan Industri Halal. Tapi berproses ke pusat untuk ditetapkan sebagai KEK,” paparnya.
Dengan status KEK, kawasan ini diharapkan mampu menjadi pemantik ekosistem industri halal yang lebih luas, termasuk bagi UMKM yang ingin naik kelas dan menembus pasar ekspor.
Salah satu alasan utama pengusulan KEK adalah untuk meningkatkan daya saing produk halal Jatim di pasar global. Dengan status KEK, seluruh stakeholder pendukung halal, termasuk BPJPH untuk sertifikasi halal, direncanakan terintegrasi dalam satu kawasan, sehingga proses perizinan menjadi lebih cepat dan efisien.
“Itu target pasarnya ekspor. Ekspor, karena Kawasan Industri itu kan dia itu mempunyai daya saing yang lebih besar. Karena semua stakeholder pendukung halalnya itu ada di sana semua. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk halal dan lain sebagainya itu masuk di sana,” kata Aftabuddin.
Bagi UMKM, keberadaan KEK juga akan memberikan efisiensi signifikan. UKM yang ingin produknya diekspor dapat memanfaatkan fasilitas terpadu di kawasan ini, mulai dari pengolahan limbah, perizinan, hingga sertifikasi halal.
“Kalau UKM mau berdaya saing, dan dia mau diekspor produknya masuk ke Kawasan Industri Halal, itu kan lebih efisien. Karena semua perizinan ada di situ, limbah diolah di situ, semuanya kan ada di situ. Jadi satu sistem, dia menjadi lebih murah,” ujarnya.
Pengalaman KEK Gresik menjadi rujukan penting dalam perumusan kebijakan ini. Di KEK Gresik, pemerintah pusat telah memberikan berbagai insentif, termasuk terkait pajak dan biaya cukai, yang terbukti meningkatkan efisiensi dan daya saing industri di kawasan tersebut.
“Sama hanya di Ngersik itu kan, belajar dari Gresik, kita kan banyak sekali insentif yang diberikan di sana oleh pemerintah pusat, khususnya terkait pajak, biaya lain sebagainya, mereka ada kantornya sendiri di sana. Itu lebih efisien lah,” kata Aftabuddin.
Jika Keppres KEK Industri Halal Sidoarjo terbit, dampaknya diperkirakan akan luas. Selain menarik investasi hingga puluhan triliun rupiah, kawasan ini juga ditargetkan menciptakan ribuan lapangan kerja baru dan memperkuat posisi Jatim sebagai pusat industri halal nasional.
“Artinya kalau nanti bisa ditetapkan sebagai KEK Industri Halal, itu pasti akan mempunyai daya saing yang lebih tinggi,” pungkasnya. [aya.kt]