Pemprov Jatim, Bhirawa – Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat ekosistem usaha mikro, kecil, dan menengah di wilayah Jatim. Meskipun terjadi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) 2026, program prioritas yang telah dirancang sejak awal tahun tetap dipertahankan.
“Mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (PAPBD) 2026, program prioritas kita tetap sama,” ujar Kepala Dinas Koperasi & UKM Provinsi Jatim, Endy Alim Abdi Nusa, Minggu (6/9/2026).
Endy menjelaskan, penyesuaian anggaran lebih ditujukan untuk menambah volume pelaksanaan program, bukan mengubah arah kebijakan.
“Kalau PAPBD lebih menambah ke volumenya saja. Kalau misalnya kita ada tambahan pembiayaan dari tim anggaran, kita akan menambah volumenya. Tapi kalau program prioritas tetap sama, dari setahun kita sudah memikirkan program prioritas,” tambah Endy.
Sebagai bentuk konkret penguatan kapasitas pelaku UKM, tercatat, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur memiliki beberapa program unggulan yang dirancang holistik dan berkelanjutan.
Klinik UKM, Pendampingan Bisnis Gratis. Program Klinik UKM hadir sebagai layanan konsultasi dan pendampingan bisnis bagi pelaku usaha. Melalui program ini, pelaku UKM dapat memperoleh bimbingan langsung dari tenaga ahli dalam berbagai aspek pengelolaan usaha, mulai dari perencanaan bisnis, strategi pemasaran, hingga pengelolaan keuangan.
Fasilitasi dan Subsidi Gratis. Untuk memastikan UMKM siap bersaing di pasar yang semakin kompetitif, pemerintah provinsi menyediakan berbagai program bantuan fasilitasi usaha di tahun 2026. Program ini mencakup subsidi dan dukungan non-finansial yang dirancang untuk mengurangi beban operasional pelaku usaha mikro dan kecil.
Akses Permodalan & Kredit Sejahtera. Salah satu hambatan utama yang sering dihadapi pelaku UKM adalah keterbatasan akses permodalan. Melalui program Akses Permodalan & Kredit Sejahtera, Dinas Koperasi & UKM Jatim melakukan sosialisasi dan fasilitasi dana bergulir (Dagulir) melalui kerjasama strategis dengan lembaga keuangan, termasuk Bank Jatim.
Pelatihan Koperasi dan UKM (UPT Pelatihan). Peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi kunci keberhasilan pengembangan koperasi dan UKM. Melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelatihan, digelar berbagai program pelatihan yang mencakup peningkatan kompetensi SDM, tata kelola organisasi, serta kepatuhan hukum bagi pengurus koperasi.
Sertifikasi Halal & Peningkatan Daya Saing. Menyadari pentingnya legalitas dan standar produk di era pasar global, pemerintah provinsi meluncurkan program pendampingan sertifikasi halal bagi UMKM. Program ini tidak hanya membantu pelaku usaha memperoleh sertifikasi halal, tetapi juga meningkatkan daya saing produk di tingkat nasional maupun internasional.
Apresiasi UKM Berprestasi. Sebagai bentuk penghargaan terhadap dedikasi dan inovasi pelaku usaha, Dinas Koperasi & UKM Jatim menyelenggarakan ajang Apresiasi UKM Berprestasi. Program tahunan ini menjadi wadah untuk mengenali dan menghargai pelaku UKM inspiratif yang telah berkontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah.
Program K-UKM Expo. Memperluas Pasar Produk Lokal. Program K-UKM Expo merupakan pameran produk unggulan koperasi dan UMKM yang dirancang untuk memperluas jangkauan pasar. Melalui event ini, pelaku usaha dapat memamerkan produk mereka langsung kepada konsumen, buyer, dan distributor potensial, baik dari dalam maupun luar negeri.
Kebijakan mempertahankan program prioritas di tengah perubahan anggaran menunjukkan komitmen pemerintah provinsi untuk memastikan keberlanjutan program pemberdayaan UKM.
Endy menekankan bahwa perencanaan program telah dilakukan secara matang sejak awal tahun, sehingga perubahan anggaran tidak mengganggu implementasi strategi jangka panjang.
Dengan beberapa program unggulan yang komprehensif, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur optimis dapat terus mendorong pertumbuhan sektor UKM yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah.
Sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan pelaku usaha diharapkan dapat menciptakan ekosistem bisnis yang kondusif dan berkelanjutan di Jawa Timur. [aya.kt]