Petugas Sensus Ekonomi 2026 menempelkan stiker dirumah Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa tanda telah dilaksanakannya proses Sensuk Ekonomi 2026 oleh BPS Jatim, di Surabaya, Rabu (24/6).
Data Jadi Dasar Pemetaan Kondisi Ekonomi Daerah
Pemprov Jatim, Bhirawa.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, mengajak seluruh masyarakat Jawa Timur mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Dukungan masyarakat dinilai penting untuk menghasilkan data ekonomi yang akurat sebagai dasar penyusunan berbagai kebijakan pemerintah. Khofifah mengatakan sensus ekonomi yang telah dimulai sejak 15 Juni 2026 tersebut merupakan agenda nasional yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali untuk memotret kondisi dan struktur ekonomi masyarakat. “Kami mohon seluruh masyarakat Jawa Timur dapat mendukung, menerima petugas sensus, serta memberikan penjelasan sesuai yang dibutuhkan oleh tim BPS,” ujar Khofifah saat menerima petugas Sensus Ekonomi BPS Jawa Timur di Surabaya, Rabu (24/6).
Menurutnya, hasil sensus ekonomi akan menjadi basis data penting dalam perencanaan pembangunan dan penyaluran berbagai program pemerintah, termasuk bantuan sosial agar tepat sasaran. “Sensus ekonomi ini menjadi salah satu pintu masuk untuk mendapatkan data yang valid. Jika kita ingin bantuan sosial tepat sasaran dan tidak terjadi inclusion error maupun exclusion error, maka basis datanya harus kuat,” katanya. Khofifah menambahkan, data yang diperoleh dari sensus ekonomi nantinya akan diverifikasi dan divalidasi lebih lanjut oleh kementerian teknis terkait sebelum digunakan dalam berbagai program pembangunan.
Sementara itu, Plt Kepala BPS Jawa Timur, Herum Fajarwati, mengapresiasi dukungan yang diberikan Gubernur Khofifah terhadap pelaksanaan sensus ekonomi di Jawa Timur. “Di tengah kesibukan beliau yang luar biasa, Ibu Gubernur berkenan menerima kedatangan petugas sensus. Ini menjadi semangat bagi kami dan diharapkan masyarakat juga semakin terbuka memberikan data secara jujur dan lengkap,” ujarnya.
Herum menjelaskan, sensus ekonomi tidak hanya mendata usaha konvensional, tetapi juga sektor ekonomi digital yang berkembang seiring kemajuan teknologi informasi. Salah satunya adalah aktivitas influencer yang menjalankan usaha untuk memperoleh keuntungan. “Jika influencer melakukan kegiatan usaha yang bertujuan memperoleh keuntungan, maka itu termasuk bagian yang kami data dalam kategori ekonomi digital,” jelasnya.
Menurut Herum, hasil sensus ekonomi nantinya akan menggambarkan struktur dan karakteristik ekonomi suatu daerah secara lebih presisi. Data tersebut akan menunjukkan kontribusi berbagai sektor, seperti perdagangan, industri, dan sektor ekonomi lainnya terhadap perekonomian daerah. “Dari hasil sensus akan terlihat daya saing daerah, struktur ekonomi, serta karakteristik kegiatan ekonomi masyarakat sesuai kondisi sebenarnya,” katanya.
Untuk pelaksanaan sensus di Jawa Timur, BPS mengerahkan sebanyak 41.538 petugas yang akan bekerja selama sekitar dua setengah bulan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.982 petugas bertugas di Kota Surabaya, sementara jumlah terbanyak berada di Kabupaten Malang dengan 2.595 petugas. Hingga saat ini, BPS Jawa Timur telah menyelesaikan pendataan sekitar 10 persen dari total target sensus ekonomi di seluruh wilayah Jawa Timur. Pendataan ditargetkan rampung pada akhir Agustus 2026.
Herum mengakui sejumlah kendala masih ditemui di lapangan, terutama karena petugas belum dapat bertemu langsung dengan responden yang sedang bekerja atau rumah dalam keadaan kosong saat didatangi. “Sejauh ini bukan karena masyarakat menolak didata, tetapi lebih karena petugas belum bertemu dengan yang bersangkutan. Karena itu kami berkoordinasi dengan RT dan RW setempat serta melengkapi petugas dengan atribut dan surat tugas resmi,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan bahwa meskipun kuesioner sensus ekonomi tergolong rinci, tidak semua responden harus menjawab seluruh pertanyaan. Pertanyaan terkait usaha hanya diberikan kepada rumah tangga yang memiliki kegiatan usaha. “Kalau tidak memiliki usaha, maka tidak perlu menjawab pertanyaan terkait usaha. Namun data sosial ekonomi keluarga tetap kami catat sebagai bagian dari sensus,” pungkasnya.[ina.ca]
