Oleh: Muslih Hasyim, Ketua Ika PMII Jatim, Mantan Wakil Ketua PW GP Ansor Jatim, Alumni Pesantren Lirboyo Kediri
MENJELANG Muktamar Nahdlatul Ulama, dinamika pencalonan Ketua Umum Tanfidziyah PBNU semakin menarik untuk diikuti. Spekulasi mengenai peta dukungan dan kemungkinan munculnya poros-poros baru menjadi bagian tak terpisahkan dari proses demokrasi dalam organisasi massa terbesar di Indonesia ini.
Publik umumnya melihat dua kutub yang menonjol: satu kubu yang menginginkan kelanjutan kepemimpinan petahana, dan kubu lain yang muncul karena kedekatan figur tertentu dengan pusat kekuasaan, terutama melalui posisi sebagai Menteri Agama. Kedua arus ini jelas memiliki basis dukungan dan argumen masing-masing.
Di tengah dinamika tersebut, nama KH. Muhammad Yusuf Chudlori — akrab dipanggil Gus Yusuf — muncul sebagai alternatif yang menarik. Ia bukan produk birokrasi negara, juga bukan bagian dari elit politik praktis yang dominan. Gus Yusuf lahir dan tumbuh dari tradisi pesantren, menjadi pengasuh, serta mengumpulkan pengalaman panjang dalam organisasi dan kancah politik. Kombinasi pengalaman kultural dan politik inilah yang menempatkannya relatif di garis tengah.
Sebagai pengasuh Pesantren Tegal Rejo, Magelang, Gus Yusuf memahami denyut kehidupan warga nahdliyin di akar rumput. Tradisi pesantren yang menekankan tawassuth (moderat), tawazun (seimbang), tasamuh (toleran), dan i’tidal (tegak lurus) telah membentuk karakter kepemimpinannya. Modal kultural semacam ini penting ketika NU perlu memperkuat peran keulamaan dan basis jam’iyyah.
Pengalaman Gus Yusuf di dunia politik sejatinya menjadi aset. Pengalaman tersebut memungkinkan ia membangun komunikasi dengan berbagai elemen bangsa tanpa mesti menyeret NU ke ranah politik praktis. Sejarah NU menunjukkan bagaimana organisasi ini selalu melahirkan pemimpin yang mampu berdialog dengan negara sambil menjaga kemandirian jam’iyyah. Politik diposisikan sebagai sarana untuk kemaslahatan, bukan tujuan yang mengorbankan marwah organisasi.
Kehadiran Gus Yusuf dapat dipandang sebagai figur pengimbang yang menjembatani berbagai kepentingan. Berakar kuat di pesantren, memahami dinamika organisasi, serta memiliki pengalaman di medan politik nasional, posisinya mudah diterima oleh kelompok yang ingin mempertahankan NU dalam koridor khittah sekaligus menjaga kemampuan organisasi untuk berperan strategis dalam perubahan zaman.
Muktamar semestinya bukan sekadar arena pertarungan menang-kalah, melainkan forum permusyawaratan tertinggi yang melahirkan kepemimpinan terbaik bagi jam’iyyah. Perbedaan pilihan adalah hal yang wajar, selama dikelola dalam bingkai ukhuwah dan penghormatan terhadap mekanisme organisasi.
Jika benar ada dua kutub kuat—antara kubu petahana dan kubu yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan—maka figur dari garis tengah seperti Gus Yusuf justru bisa menjadi penyejuk. NU membutuhkan kepemimpinan yang tak terjebak polarisasi, yang mampu menjadi titik temu bagi seluruh unsur jam’iyyah.
Siapapun yang nanti terpilih, warga NU berharap PBNU dipimpin oleh sosok berakar dalam tradisi pesantren, memiliki keluasan pergaulan kebangsaan, dan mampu merangkul semua pihak. Dalam konteks itulah, nama Gus Yusuf layak diperhitungkan sebagai alternatif yang menawarkan jalan tengah bagi masa depan Nahdlatul Ulama.
Sebab, dalam tradisi NU, pemimpin terbaik bukanlah mereka yang paling keras bersaing, melainkan yang paling mampu menjaga persatuan jam’iyyah, merawat khidmah para kiai, dan menghadirkan maslahat bagi umat, bangsa, dan negara. [aya.kt]
Wallāhu al-Musta’ān
