Pemprov, Bhirawa – Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengajak seluruh masyarakat mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik (BPS) secara door to door hingga 31 Agustus 2026. Pendataan tersebut menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang sesuai dengan kondisi riil masyarakat.
Ajakan itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono usai menerima petugas BPS yang melakukan pendataan di kediamannya di kawasan Darmo, Surabaya, Rabu (1/7). Menurutnya, sensus ekonomi merupakan langkah penting untuk memperoleh data sosial ekonomi masyarakat secara menyeluruh.
Adhy menjelaskan, petugas sensus mengumpulkan informasi mengenai identitas, pendidikan, pekerjaan, kondisi sosial, pendapatan, hingga pengeluaran rumah tangga. Data tersebut akan menjadi profil ekonomi setiap keluarga di Jawa Timur.
Menurutnya, hasil pendataan akan dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan berbagai kebijakan pemerintah, mulai dari pemberdayaan UMKM, perlindungan sosial, hingga program pengentasan kemiskinan. Karena itu, pemerintah membutuhkan data yang akurat agar setiap program tepat sasaran.
Ia mengimbau masyarakat menerima petugas sensus dan memberikan informasi sesuai kondisi sebenarnya. Semakin lengkap dan akurat data yang diperoleh, semakin tepat pula kebijakan maupun bantuan yang disalurkan pemerintah.
Sekdaprov Adhy menambahkan, hasil sensus akan memetakan masyarakat berdasarkan kelompok kesejahteraan atau desil ekonomi. Pemetaan tersebut akan membantu pemerintah memprioritaskan intervensi kepada kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.
“Nanti akan terlihat klasifikasi desil satu sampai desil sepuluh. Tadi kalau melihat hasil pendataan saya masuk desil sepuluh. Yang penting bagi pemerintah adalah bagaimana melihat masyarakat pada strata terbawah untuk dientaskan melalui program yang sesuai kebutuhannya,” kata Adhy.
Ia juga menegaskan data yang disampaikan masyarakat hanya digunakan untuk kepentingan statistik dan tidak berkaitan dengan kepentingan lain. Karena itu, warga diminta tidak ragu menyampaikan informasi mengenai penghasilan maupun usaha yang dimiliki secara jujur.
Menanggapi masih adanya penolakan di sejumlah wilayah, Adhy meminta pemerintah daerah hingga tingkat kelurahan ikut memberikan edukasi mengenai pentingnya sensus ekonomi. Ia juga berharap media berperan aktif menyosialisasikan manfaat pendataan agar partisipasi masyarakat semakin meningkat.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala BPS Jawa Timur Herum Fajarwati mengatakan progres pendataan di Jawa Timur hingga awal Juli telah melampaui 20 persen dan ditargetkan mencapai sekitar 25 persen dalam beberapa hari ke depan. Untuk menyukseskan Sensus Ekonomi 2026, BPS mengerahkan 41.538 petugas yang melakukan pendataan langsung ke rumah-rumah warga serta berkoordinasi dengan aparat setempat apabila menemui kendala atau penolakan di lapangan.
“Setiap hari kami melakukan pemantauan. Kalau ada petugas yang mengalami kendala di lapangan, kami segera lakukan pengawasan dan pendampingan. Begitu pula jika ada penolakan warga, kami berkoordinasi dengan aparat setempat agar masyarakat memperoleh penjelasan yang benar,” pungkasnya. [rac.kt]
