Pkl Wali Kota Madiun, F. Bagus Panuntun, Wakil Ketua I II DPRD Kota Madiun, Drs. Sutardi dan Drs. Istono, M.Pd menandatangani dan menunjukan berkas penandatanganan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS TA 2027 di gedung Paripurna DPRD Kota Madiun, Rabu (29/7). sudarno/bhirawa.
Tiga Anggota Komisi I DPRD Kota Madiun, Walk Out Dari Rapat Paripurna
DPRD Kota Madiun, Bhirawa. – DPRD dan Pemerintah Kota Madiun dalam merumuskan perencanaan Pembangunan daerah di Kota Madiun terus berjalan dengan diagendakannya penandatanganan Nota Kesepakatan Atas Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 di gedung Paripurna DPRD Kota Madiun, Rabu (29/7/2026).
Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Kota Madiun, Drs. Istono, M.Pd didampingi Wakil Ketua I Drs. Sutardi dan dihadiri oleh Plt Wali Kota Madiun, F. Bagus Panuntun dan Sekda Kota Madiun, Forkopimda, Kepala OPD, Camat serta undangan lainnya itu diwarnai tiga anggota Komisi I DPRD Kota Madiun, walk out dari rapat paripurna.
Usai rapat paripurna, Wakil Ketua II DPRD Kota Madiun, Dts. Istono, MPd selaku pimpinan Rapat Paripurna kepada awak media menyatakan,proses penandatanganan Nota Kesepakatan Atas Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 sudah dijalani tahapan demi tahapan sudah dilakukan. Secara subtansi isi sebagaimana disampai Pak Plt Wali Kota Madiun.
“Yang jelas KUA PPAS 2027 ini rujukannya adalah RPJMD. Kepala Daerah sudah tersusun kan. Karena Wali Kota terpilih kewajibannya menyusun RPJMD. Karena tahun 2027 ini merupakan tahun ke tiga, maka visi misi yang ada itu, apa. Program kegiatan mesti mengarah kesana. Dan Isya’ Allah antara banggar dan tim angaran sudah klir,”ungkap Istono.
Dijelaskan pula, soal bicara pertumbuhan ekonomi, persoalan PDRB masalah bekanja dan masalah pendapatan semua sudah didiskusikan selesai dan hari ini penandatanganan. Kalau toh hari ini Pak Ketua DPRD Kota Madiun tidak hadir karena secara pribadi Pak Ketua bersama anggota fraksinya di Jakarta. Jadi tidak usah diplintir-plitir. Kok gak ada Ketuanya. Karena Pak Ketua ada tugas sampai besuk (hari Kamis.Red).
“Ini tahapannya sudah selesai. Kalau ada persun ada beda sikap, itu monggo. Kami ridak mengikuti kesana. Tapi secara prosedural secara hirarki aturan semuanya sudah dilakukan,”jelas Istono Politikus Partai Demokrat itu menjelaskan.
“Masalah Silpa, tidak ada spetakuler karena apa. Saya melihatnya hampir disemuanya daerah karena ada program efisiensi itu memang ya akhirnya sedikit banyak mengurangi atau menghambat program-program yang kemarin sudah readi. Dan sudah diasumsikan pendapatan itu sekian ternyata ada pemangkasan ada pengurangan-pengurangan akhirnya ya kita harus kembali kebelakang. Apa yang kira-kira diprioritaskan. Akhirnya kita ngomong prioritas super prioritas mengikuti ketersediaan anggaran yang ada. Insya’ Alloh demi pelayanan masyarakat kami akan melakukan pelayanan yang terbaik,”janjinya.
Disinggung soal anggota DPRD Kota Madiun tidak hadir dalam paripurna KUA PPAS hari ini, Istono menyatakan, seperti yang dibacakan Sekwan tadi 7 anggota DPRD Kota Madiun ada di Jakarta. Sehingga dari 30 anggota DPRD Kota Madiun yang hadir sudah 23 anggota, Paripurna tidak harus khurum. Untuk Paripurna panandatanganan KUA PPAS 2027 hari ini, cukup setengah jumlah anggota plus satu.Jadi sudah sesui aturan, dasarnya tatib DPRD.
Sementara itu, Plt Wali Kota Madiun, F. Bagus Panuntun usai paripurna kepada awak media juga menyatakan, pada tahun 2027 nanti akan menjadi fokus berharap penyelesaian tempat sampah. Sehingga pengelolaan sampah akan menjadi prioritas yang utama.
“Terkait lingkungan tentunya seluruh pembangunan berbasis lingkungan. Sehingga tahu 2027 diproritas pembangunan pengelolaan sampah,”kata Bagus Panuntun.
Dikatakan pula, untuk ekonomi inklusif mulai hari ini bagaimana menata pembangunan ekonomi. “Kita membuka pembangunan ruang-ruang program ekonomi. Kita tahu sekarang sesuai dinamika politik dan geo politik, ini mempengaruhi ekonomi di Indonesia. Dan ini mulai berdampak di daerah”.ungkapnya.
Sehingga dalam hal ini, diharapkan inovasi-inovasi para pelaku ekonomi khususnya Pemerintah Daetah dalam rangka mewujudkan perekonomian. Maka sekarang mulai dibuka seluruh potensi ekonomi ini untuk masyarakat.”Pendapatan penting tetapi kita harus memikirkan pendapatan masyarakat juga,”harapannya.
Untuk itu, sekarang sudah mengarahkan seluruh OPD kalau pendapatan itu penting. Tetapi akan lebih penting pendapatan yaitu pendapatan masyarakat. Sehingga kami mmembuka ruang-ruang bagaimana masyarakat ini untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi. Tidak hanya berjualan saja tetapi program-program dari pemerintah langsung dapat pertambahan ekonomi. Kalau soal pendapatan daerah Kota madiun tahun kemari mencapai Rp 280 miliat sampai Rp 300 miliar.
Itu sebabnya lanjut Bagus Panuntun, polanya harus dirubah .Sekarang enterfensi langsung kepada masyarakat. Makan tahun 2027, program-program langsung menyasar ke bawah. Bisa tidak.
“Isya’Alloh bisa. <emyasar tahun 2026 yang sama bahwa TKD dikurangi pelaksanaan pembangunan tetap bisa berjalan. Ini yang harus dijadikan patokan. Sehingga tahu 2027 setidaknya kita sudah harus tahu,”ungkanya. [dar.hel]
