Tuban, Bhirawa
Pemerintah terus mendorong penguatan peran Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebagai garda terdepan pelayanan masyarakat di tingkat desa. Hal tersebut diwujudkan melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penguatan Kelembagaan Posyandu.
Bimtek yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa Timur pada Selasa (28/4/2026), bertempat di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tuban (Dinsos P3A serta PMD) Kabupaten Tuban.
Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Bupati Tuban, Joko Sarwono, serta diikuti oleh perwakilan kader Posyandu se-Kabupaten Tuban dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Hadir pula sejumlah narasumber, di antaranya Yoso Yusrianto, S.Pd. dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dan Langgeng Winarno, S.Sos dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur.
Dalam sambutannya, Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsos P3A dan PMD) Kabupaten Tuban, Chiko Irwanto, menegaskan pentingnya transformasi Posyandu sesuai regulasi terbaru.
“Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2024, Posyandu bertransformasi menjadi lembaga kemasyarakatan yang kuat, tidak hanya berfokus pada kesehatan, tetapi juga kesejahteraan masyarakat. Dengan kolaborasi, kita bisa memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” ujar Wakil Bupati Tuban, Joko Sarwono.
Dalam pemaparannya, Wabub menekankan bahwa Posyandu 6 SPM bertujuan menjadikan Posyandu sebagai pusat pelayanan terpadu di tingkat desa/kelurahan.
“Tujuan utama dari Posyandu 6 SPM adalah menjadikan Posyandu sebagai pusat pelayanan komprehensif, tidak hanya untuk kesehatan ibu dan anak, tetapi juga mencakup kebutuhan dasar lainnya secara terpadu,” ungkapnya.
Selain itu, para peserta juga didorong untuk aktif merumuskan langkah tindak lanjut dari kegiatan tersebut. Pemerintah berharap hasil bimtek tidak berhenti pada tataran wacana, melainkan dapat diimplementasikan secara nyata dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Melalui kegiatan ini, diharapkan sinergi lintas sektor dapat semakin kuat dalam mendukung Posyandu sebagai platform layanan publik desa berbasis enam Standar Pelayanan Minimal, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
Sementara itu, Kepala Dinas PMD Provinsi Jawa Timur, Ir. Budi Sarwoto, M.M., saat membuka kegiatan menyampaikan bahwa Posyandu kini memiliki kedudukan strategis sebagai lembaga mandiri di desa.
“Sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2024, Posyandu merupakan kelembagaan tersendiri yang setara dengan PKK. Hal ini menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat dalam penguatan kelembagaan,” jelasnya.
Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan materi terkait konsep Posyandu 6 SPM (Standar Pelayanan Minimal) atau Posyandu Plus. Konsep ini merupakan transformasi layanan yang mengintegrasikan enam bidang pelayanan dasar, yakni kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum (trantibum), serta sosial. [hud.gat]
