Surabaya, Bhirawa – Provinsi Jawa Timur memiliki potensi sosial yang sangat besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data ODS Kementerian Koperasi dan UKM RI per 18 Juni 2026, di Provinsi Jawa Timur terdapat 29.219 koperasi aktif atau 13 persen dari 224.842 koperasi aktif se-Indonesia.
Sementara itu, hasil Sensus Ekonomi 2016 dan Survei Perhitungan Nilai Tambah UMKM Jawa Timur 2022 menunjukkan 93,37 persen pelaku usaha di Jawa Timur berada pada skala usaha mikro (sekitar 9,13 juta UMKM).
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Endy Alim Abdi Nusainal, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, yang diwakilkan oleh Nanang Abu Hamid, Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Dinas Koperasi dan UKM Jatim, dalam kegiatan Penyuluhan Informasi Kelembagaan UKM dan Fasilitasi NIB Serangan Gabungan Pembinaan Pendampingan SERGAPP wilayah Bakorwil I Madiun, Rabu (24/6/2026).
“Jumlah koperasi dan UKM yang cukup signifikan ini berdampak pada kontribusi koperasi dan UKM di Provinsi Jawa Timur yang menjadi backbone perekonomian nasional, penyumbang terbesar kedua PDRB di Pulau Jawa dengan nilai PDRB Jawa Timur sebesar Rp3.403,17 triliun atau terbesar kedua di Pulau Jawa setelah DKI Jakarta,” cetus dia menambahkan.
Strategi Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Koperasi dan UKM untuk mengupayakan UMKM naik kelas dilakukan melalui pengembangan pada lima aspek. Yaitu, penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas, SDM pengelola UKM, peningkatan kualitas produk, perluasan akses pembiayaan dan perluasan akses pemasaran produk UKM.
Penguatan kelembagaan dilakukan dengan memperkuat koperasi sebagai usaha bersama berbadan hukum yang dapat memperkuat posisi tawar UMKM yang bergabung dalam koperasi. Selain itu, difasilitasi legalisasi usaha melalui kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB). Berdasarkan data dari DPMPTSP Provinsi Jawa Timur selama Triwulan I 2026, jumlah NIB yang diterbitkan mencapai 109.837 NIB.
Pada aspek peningkatan kualitas SDM pengelola UMKM, dilakukan pelatihan-pelatihan manajerial pengelolaan usaha, terutama pelatihan dalam penyusunan laporan keuangan dan pengelolaan usaha secara digital. Pelatihan-pelatihan ini dapat diakses melalui platform e-learning bernama SI-JAWARA+ yang tersedia di Google Playstore.
Pada aspek peningkatan kualitas produk, fasilitasi meliputi pengajuan merek, desain logo dan kemasan produk, sertifikasi halal, sertifikasi ISO, fasilitasi uji laboratorium, serta sertifikat HACCP untuk produk K-UMKM.
Untuk aspek pemasaran, upaya dilakukan melalui penguatan jaringan kerja sama dan kemitraan pemasaran dengan marketplace online maupun pemasaran offline. Untuk memperluas pasar agar K-UMKM go global, difasilitasi pertemuan antara K-UMKM dengan Export Center Surabaya, kurasi produk secara berkala, fotografi produk, dan podcast gratis.
Aspek pembiayaan dilakukan melalui program Kredit Sejahtera (Prokesra) dengan bunga end-user sebesar 3 persen. Selain itu ada program non-perbankan melalui LPDB, securities crowdfunding, penguatan jaringan kerja sama usaha simpan pinjam, dan koordinasi dengan usaha besar terkait pembiayaan melalui Corporate Social Responsibility (CSR).
Sebagai langkah awal agar UMKM naik kelas diperlukan legalitas usaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB). Dokumen legalitas ini mengubah status usaha dari informal menjadi formal, mempermudah akses pembiayaan perbankan, dan membuka peluang untuk mendapatkan bantuan pemerintah serta sertifikasi lanjutan seperti halal dan HACCP.
Setelah memiliki legalitas usaha, pelaku usaha juga harus memiliki strategi untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja usaha di era Industri 4.0. Ada beberapa strategi yang dapat dilakukan melalui tiga hal, yaitu: peningkatan kompetensi, digitalisasi, dan kolaborasi.
Dalam menjalankan usaha, pelaku koperasi dan UMKM harus meningkatkan kompetensi SDM melalui pelatihan online atau penyuluhan, baik secara offline maupun online. Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur memiliki platform SIJAWARA yang menghadirkan pelatihan online untuk KUKM dan dapat langsung diakses kapan pun dan di mana pun.
“Selain itu, secara berkala juga dilakukan webinar untuk meningkatkan wawasan pelaku UMKM dan gerakan koperasi melalui webinar Mocca Time,” imbuh dia.
Pelaku usaha dapat menerapkan strategi digitalisasi dengan menggunakan marketplace online yang tersedia saat ini seperti Shopee dan Tokopedia atau bahkan Alibaba untuk ekspor produk.
“Dengan digitalisasi, usaha akan lebih efisien, transparan dan menjangkau konsumen dengan scope yang lebih luas,” terangnya.
Agar usaha lebih berkembang, pelaku usaha juga perlu membangun kerjasama kemitraan antar pelaku usaha. Ini dapat diwujudkan dengan kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan.
Strategi ini dapat dilakukan contohnya dengan bergotong royong membeli bahan baku dalam jumlah besar. Cara lainnya yakni dengan mendirikan koperasi atau bergabung menjadi anggota koperasi agar dapat memanfaatkan berbagai layanan yang ada pada koperasi, baik akses pembiayaan maupun kemitraan lainnya.
Selain legalitas usaha, faktor penting yang menentukan keberhasilan UMKM adalah kemampuan untuk berkolaborasi dan membangun kekuatan bersama. Dalam konteks ini, koperasi menjadi instrumen strategis yang mampu memperkuat posisi UMKM.
Keanggotaan dalam koperasi memberikan berbagai manfaat, antara lain: Akses permodalan yang lebih mudah. Koperasi dapat menjadi sumber pembiayaan alternatif dengan persyaratan yang lebih terjangkau dibanding lembaga keuangan formal.
Penguatan daya tawar. Melalui koperasi, pelaku UMKM dapat melakukan pembelian bahan baku secara kolektif sehingga memperoleh harga yang lebih kompetitif; pemasaran bersama juga dapat meningkatkan posisi tawar terhadap pasar.
Pendampingan dan pengembangan kapasitas. Koperasi dapat berfungsi sebagai pusat pembelajaran bagi anggota melalui pelatihan manajemen usaha, digitalisasi, pemasaran, pengelolaan keuangan, hingga pengembangan produk.
Akses pasar yang lebih luas. Produk UMKM yang tergabung dalam koperasi lebih mudah dipromosikan secara kolektif sehingga memiliki peluang masuk ke pasar regional, nasional, bahkan ekspor.
Membangun ekonomi berbasis gotong royong. Koperasi mengedepankan prinsip kebersamaan dan kekeluargaan sehingga mampu menciptakan ekosistem usaha yang inklusif dan berkelanjutan.
Untuk mendekatkan berbagai layanan tersebut kepada masyarakat di berbagai wilayah, diselenggarakan kegiatan Penyuluhan Informasi Kelembagaan UMKM / Fasilitasi NIB Serangan Gabungan Pembinaan Pendampingan SERGAPP sebagai upaya menghadirkan layanan kelembagaan dan usaha secara langsung bagi gerakan koperasi dan pelaku UKM.
Transformasi UMKM menuju usaha yang tangguh dan berdaya saing harus dimulai dari dua fondasi utama, yaitu legalitas usaha melalui kepemilikan NIB dan penguatan kelembagaan melalui keanggotaan koperasi. NIB memberikan kepastian hukum dan akses terhadap berbagai fasilitas pengembangan usaha, sedangkan koperasi menjadi sarana kolaborasi yang memperkuat modal, kapasitas, dan akses pasar UMKM.
Dengan jumlah UMKM yang sangat besar serta potensi ekonomi unggulan yang dimiliki wilayah Bakorwil Madiun, sinergi antara pemerintah, koperasi, dan pelaku UMKM akan menjadi kunci dalam mewujudkan UMKM yang naik kelas, berdaya saing, dan mampu menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah.
“Harapan kami kegiatan ini agar diikuti dengan baik sehingga koperasi di Jatim dapat lebih baik dari segi kelembagaan dan terus berkembang untuk turut memajukan perekonomian di Jawa Timur,” paparnya. [aya.kt]
